newsletter

Newsletter JPIK Edisi ke 10 “The Monitor”

Telah terbit Newsletter JPIK Edisi 10 “The Monitor”.
Newsletter edisi 10 merupakan “The Monitor” keempat yang diterbitkan oleh JPIK. Pada edisi kali ini, JPIK merangkum berbagai kegiatan JPIK sebagai pemantau independen, serta perkembangan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. The Monitor kali ini memuat tentang: …

Newsletter JPIK Edisi ke 9 “The Monitor”

JPIK kembali publikasikan “The Monitor” ketiga. Memberitakan tentang perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK. The Monitor kali ini yang merupakan newsletter edisi kesembilan memuat tentang:

JPIK Luncurkan Buku Empat Tahun Pemantauan
7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu Jawa Timur
Peningkatan Kapasitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Langkah Mundur Proses Rancang Ulang Perpres ISPO
Lacak …

JPIK Banten Hanjuang Terbitkan Buletin Edisi Pertama

Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara sebagai JPIK Banten menerbitkan Buletin Hanjuang Edisi Pertama tahun 2018.

Buletin edisi pertama ini menyajikan informasi terkait perkembangan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK) di Provinsi Banten, serta aktivitas JPIK Banten dalam melakukan pemantauan peredaran kayu di Provinsi Banten. …

Newsletter JPIK Edisi ke 7 “The Monitor”

Telah terbit “The Monitor”.
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kali ini menerbitkan newsletter edisi ke-7 dengan merubah tampilan yang berbeda dari sebelumnya dan memberi tajuk newsletter dengan nama ‘The Monitor’. Media informasi ini tetap menyoroti tentang perkembangan yang terjadi terkait pengelolaan hutan di Indonesia, update perkembangan FLEGT-VPA,  serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK. …

Menjaga Kredibilitas SVLK Melalui Pemantauan Independen

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diimplementasikan tahun 2010 sebagai salah satu sistem dalam terlaksananya Kesepakatan Kemitraan Sukarela tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan di Bidang kehutanan (FLEGT VPA). Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu upaya agar mampu mengurangi pembalakan liar secara signifikan, dan sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah dari ekspor kayu. Setelah melalui banyak proses, Indonesia resmi menjadi negara pertama dunia yang menerima Lisensi FLEGT, dengan lisensi ini ekpor kayu yang menggunakan dokumen V-Legal (Dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan) tidak perlu melalui pemeriksanaan uji tuntas (due diligence) karena sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa. …