Permendag Ekspor Produk Industri Kehutanan

Kementerian Perdagangan Harus Mendemonstrasikan Komitmen Perdagangan Kayu Legal melalui Penindakan terhadap Perusahaan yang Melanggar Hukum

Bogor, 18 Mei 2016. Sejumlah LSM lingkungan mendesak pemerintah Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mendukung penerapan lisensi Forest Law Enforcement Governance dan Trade (lisensi FLEGT) yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia. Salah satu langkah nyata yang diminta adalah menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan oleh para pemantau independen. …

Tanggapan – Rencana Revisi Permendag Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan vs SVLK

Pernyataan Pemantau Independen
Tanggapan atas Rencana Revisi Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dalam hubungannya dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
Jakarta, 5 Oktober 2015

Penghapusan batas waktu penggunaan dokumen Deklarasi Ekspor (DE) jelas-jelas merupakan langkah mundur dalam mewujudkan pelaksanaan SVLK secara penuh, dan ini juga merupakan inkonsistensi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mendukung pelaksanaan SVLK secara penuh mulai 1 Januari 2016 mendatang. …

Bila Deklarasi Ekspor Abaikan SVLK, Nasib Hutan Bakalan Makin Merana

Hutan Kalteng yang terbabat sawit. Di daerah ini, tak jarang dijumpai perusahaan membuka hutan hanya berbekal izin dari kepala daerah tanpa ada izin soal penggunaan hutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, berulang kali mengatakan, illegal logging kini bertransformasi, salah satu lewat pembukaan huta n buat kebun sawit dengan kayu-kayu ilegal yang beredar di pasar. Sudah ada SVLK saja, hal seperti ini masih terjadi, apalagi SVLK diabaikan? Foto: Save Our Borneo