Permendag No. 89/2015

Kementerian Perdagangan Harus Mendemonstrasikan Komitmen Perdagangan Kayu Legal melalui Penindakan terhadap Perusahaan yang Melanggar Hukum

Bogor, 18 Mei 2016. Sejumlah LSM lingkungan mendesak pemerintah Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mendukung penerapan lisensi Forest Law Enforcement Governance dan Trade (lisensi FLEGT) yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia. Salah satu langkah nyata yang diminta adalah menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan oleh para pemantau independen. …

Celah Dalam Legalitas : Bagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Dimanfaatkan Oleh Eksportir Kayu Dan Melemahkan Reformasi Hukum

Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan oleh Beberapa Perusahaan yang Mengatasnamakan IKM
Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diberlakukan pada bulan September 2010. Sistem ini bertujuan untuk memastikan agar industri kayu mendapatkan sumber bahan baku dengan cara legal dari sebuah sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, yang memenuhi aspek legalitas, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan tata kelola Pemerintah yang transparan dan akuntabel. …

Broker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan, Mengancam Reformasi Hukum dan Perjanjian Internasional

Jakarta, 10 March 2016. Sebuah laporan investigasi yang diluncurkan hari ini – Celah dalam Legalitas – mengungkap bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan pada 2015 telah dieksploitasi oleh sejumlah pengusaha kayu yang mengatasnamakan industri kecil dan menengah, yang secara signifikan telah melemahkan sistem verifikasi legalitas kayu yang berlaku di Indonesia. …