Search results for:

Not so happy with results? Search for a new keyword


77 search results for:

Newsletter JPIK Edisi 11 “The Monitor”

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kembali terbitkan Newsletter edisi 11 “The Monitor”.Pada newsletter “The Monitor” ke-11 ini, JPIK merangkum berbagai informasi perkembangan dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat aktif dalam pengembangan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Newsletter …

Kertas Posisi ; 2 Tahun Pelaksanaan Lisensi FLEGT, Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Harus Ditingkatkan

Kelompok masyarakat sipil Indonesia merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, Lembaga Sertifikasi dan pelaku usaha di sektor kehutanan dan perdagangannya untuk, meningkatkan transparansi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, review perizinan, peningkatan dan penguataan SVLK sebagi sebuah sistem, serta Uni …

Lima Perusahaan dengan Dokumen Palsu Mengangkut Kayu dari Hutan Papua Ditindak

Foto Ilustrasi Pengangkutan Kayu

Bulan Agustus lalu lima perusahaan yang diduga kuat menggunakan dokumen palsu mengangkut kayu dari hutan Papua telah tertangkap. Penangkapan yang berawal dari kecurigaan Dinas Kehutanan Papua terbukti setelah dilakukan uji petik pada kayu yang dimuat kontainer di pelabuhan Jayapura. Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Mutiara Lestari Papua, CV Mandiri Perkasa, CV Wami Star, CV Puspa Yoga, dan PT Intico Pratama. …

Perubahan Peraturan SVLK

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan sejak Permenhut No P.38/2009 diterbitkan pertama kalinya.

Peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah PermenLHK No P.30/ MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2016. Peraturan tersebut menggantikan Permenhut 43/2014 juncto (jo) PermenLHK 95/2014. Aturan pelaksanaan teknis dari regulasi tersebut adalah Perdirjen PHPL P.14/2016 jo P.15/2016 tentang Standar  dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dam Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen tersebut juga disertai dengan Surat Edaran Dirjen PHPL No SE.14/2014 mengenai kewajiban penerapan SVLK.  Sementara itu, untuk impor produk kehutanan, aturan pelaksanaan dari Permendag 78/2014 adalah Perdirjen PHPL P.7/2015 mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas, penerbitan deklarasi impor, dan rekomendasi impor produk kehutanan. …