Newsletter JPIK Edisi 18 “The Monitor”
Sepanjang tahun 2022 ini, agenda lingkungan baik secara global dan nasional banyak digelar. Mulai dari Conference of Parties (COP) ke-27 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang digelar di Sharm El-Sheik, Mesir, pada 6-18 November 2022. Ajang negosiasi pemimpin-pemimpin dunia dalam menyoroti perubahan iklim global seperti dampaknya pada ketahanan pangan dan pertanian. Hingga Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI yang telah berlangsung pada pada 23-30 Oktober 2022 di Jayapura, Papua yang menjadi salah satu gawai perjuangan masyarakat adat dalam memperoleh kepastian hak atas wilayahnya. Pertama kalinya dalam sejarah tujuh SK hutan adat Papua diberikan oleh [...]
Newsletter JPIK Edisi 17 “The Monitor”
Sudah dua tahun Pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dari cara berinteraksi dengan sesama hingga cara bertahan hidup. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia, juga telah menegur kita tentang terjadinya kerusakan hubungan antara manusia dan alam. Pandemi menjadi suatu peringatan, jika kita tidak merawat hutan dan keanekaragaman hayati, berarti kita tidak merawat diri kita sendiri. Sebab ketika berbicara tentang alam, berarti kita berbicara tentang hutan, dan ketika kita berbicara tentang hutan kita juga berbicara tentang kehidupan manusia, makhluk hidup, dan ekologi yang ada. Dalam acara rutin yang dilaksanakan Forest Watch [...]
Newsletter JPIK Edisi 16 “The Monitor”
Pandemik Covid-19 yang melanda dunia sangat berdampak pada setiap aktivitas manusia, termasuk juga aktivitas pemantauan hutan. Kerja-kerja pemantauanpun menjadi terhambat, dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Aktivitas-aktivitas pertemuan yang biasanya rutin diselenggarakan secara tatap muka, saat ini lebih banyak dilakukan secara virtual. Termasuk juga pada Pertemuan Nasional (Pernas) yang dilaksanakan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang telah terlaksana pada tanggal 21 Januari 2021. Selain itu, Indonesia bukan hanya disibukan dengan pandemik Covid-19, tetapi juga diberi sajian pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [...]
Newsletter JPIK Edisi 15 “The Monitor”
Perizinan usaha kehutanan semakin dipermudah dalam Rencana Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) meskipun UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Penghapusan koperasi dan izin perorangan, masyarakat lokal dan adat yang tidak lagi diikutsertakan, akses terhadap sumberdaya hutan hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan besar swasta nyatanya merupakan langkah yang bersebrangan dengan tujuan mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Sejalan dengan itu, terbitnya Permendag No. 15 tahun 2020 yang saat ini telah dicabut dan kembali pada peraturan semula yakni Permendag Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Penolakan dari berbagai pihak [...]
Newsletter JPIK Edisi 14 “The Monitor”
Dalam melakukan pemantauan perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas, agar kerja-kerja monitoring pelaksanaan SVLK dapat berjalan dengan baik. Pelatihan pemantauan bagi masyarakat adat/lokal telah diselenggarakan oleh JPIK pada bulan Agustus - September 2019, di ikuti oleh perwakilan masyarakat lokal dan adat yang berada di 8 Provinsi di Indonesia. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan potensi tingginya aktivitas pembalakan liar dan sebaran jumlah industri pengolahan kayu yang berskala ekspor maupun domestik. Selain itu, aktivitas pemantauan di hilir khususnya di Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh PPLH Mangkubumi/JPIK Jawa Timur menemukan sebanyak 89 pohon Sonokeling di jalur jalan nasional Tulunganggung-Trenggalek [...]
Newsletter JPIK Edisi 13 “The Monitor”
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara wajib sejak Tahun 2009 di Indonesia, bertujuan untuk perbaikan tata kelola disektor kehutanan dan perdagangannya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan. Pada Bulan Desember 2018 sampai Bulan Februari 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyita lebih dari 400 kontainer yang berisi kayu olahan di Surabaya dan Makassar. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) masih terus mengawal kasus-kasus tersebut dan berharap kasus ini menjadi pembelajaran untuk Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait, agar kasus yang sama tidak terulang di masa mendatang. Kami sangat mengapresiasi penegakan [...]