Bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera sepanjang akhir 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam. Sejumlah temuan di lapangan justru menunjukkan keterkaitan yang kuat antara bencana tersebut dengan kerusakan hutan yang telah berlangsung lama, mulai dari pembalakan ilegal, lemahnya pengawasan, hingga praktik perizinan yang bermasalah. Dalam banyak kasus, tanda-tanda kerusakan bahkan telah muncul jauh sebelum bencana terjadi, namun tidak direspons secara memadai.
Di tengah situasi tersebut, respons yang diambil juga menghadirkan dinamika baru. Mulai dari pembentukan satuan tugas penertiban kawasan hutan, pencabutan izin puluhan perusahaan, hingga keterlibatan aparat dalam pengelolaan hutan—semuanya membuka pertanyaan tentang arah kebijakan, akuntabilitas, dan posisi masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam.
The Monitor Edisi XXIV menghimpun berbagai tulisan yang merekam situasi ini dari beragam sudut pandang. Publikasi ini memuat laporan lapangan, hasil pemantauan, serta analisis yang menyoroti keterkaitan antara bencana ekologis dengan persoalan struktural dalam pengelolaan hutan. Tidak hanya menggambarkan dampak yang terjadi di tingkat tapak, edisi ini juga mengangkat bagaimana kebijakan dan praktik pengelolaan berkontribusi terhadap kerentanan tersebut.
Tulisan-tulisan dalam edisi ini memperlihatkan bahwa bencana yang terjadi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian persoalan yang lebih luas, yang melibatkan tata kelola, kepentingan ekonomi, serta relasi kuasa dalam pengelolaan hutan. Dalam konteks ini, upaya pemulihan tidak hanya membutuhkan penanganan pasca-bencana, tetapi juga perbaikan mendasar terhadap sistem yang ada.
Untuk memahami lebih lanjut, pembaca dapat menelusuri setiap tulisan dalam edisi ini yang menyajikan temuan, konteks, serta perspektif dari berbagai lokasi dan aktor yang terlibat.
