Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dimaksudkan sebagai instrumen jaminan bahwa hasil hutan Indonesia berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara lestari. Kredibilitasnya bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap pengawasan publik, dengan Pemantau Independen (PI) sebagai bagian penting dari mekanisme check and balances.
Namun, peran PI justru saat ini semakin dilemahkan. Rancangan Permenhut pengganti Permen LHK No. 8 Tahun 2021 memangkas lima pasal tentang PI menjadi hanya satu pasal normatif, menghapus dasar hukum fasilitasi pendanaan PI, serta menghilangkan jaminan perlindungan, hak memperoleh data, dan akses lokasi pemantauan. Di saat yang sama, dokumen penting untuk pemantauan seperti perizinan, RKUPH, RKTPH, dan RPBBI masih ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, padahal dokumen tersebut telah diputuskan sebagai informasi terbuka oleh Komisi Informasi Pusat dan disepakati sebagai informasi publik dalam Annex IX FLEGT VPA Indonesia–Uni Eropa.
Kertas posisi ini memaparkan tiga permasalahan krusial:
- Proses diskusi kebijakan yang tidak inklusif, yang berujung pada pelemahan kedudukan Pemantau Independen.
- Pengebirian hak atas informasi dan jaminan perlindungan bagi PI.
- Hasil pemantauan PI yang tidak ditindaklanjuti, sehingga melemahkan penegakan hukum dan akuntabilitas SVLK.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Pemantau Independen menolak segala bentuk penggunaan keberadaan dan keterlibatan PI sebagai legitimasi bagi SVLK yang tidak menjamin perlindungan dan akses informasi bagi PI. Sistem yang tidak menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pemantauan independen tidak dapat secara kredibel memastikan hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan lestari.
