Kabar

Menyikapi Pernyataan Ditjen PKTL KLHK Atas Penurunan Deforestasi

Bogor, 4 Maret 2021. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK) menyatakan deforestasi di Indonesia turun hingga 75,03 % pada periode 2019-2020. Pernyataan tersebut dirilis pada 03 Maret 2021, dimana pada 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha dan di tahun 2019-2020 menurun sampai 115,46 ribu ha.

Jaringan Pemantau …

Petisi Penyelesaian Konflik Agraria dan Mengecam Upaya Kriminalisasi Masyarakat Adat Dayak Modang Long Way di Long Bentuk oleh PT. Subur Abadi Wana Agung, Group Yudha Wahana Abadi Tergabung Dalam Induk PT. Tri Putra Group

Konflik Tenurial

Eksploitasi sumber daya alam Kecamatan Busang bermula sejak tahun 1999, dengan munculnya perusahaan HPH PT. Bhakti Bumi Perdana. Pada tahun 2006, Bupati Kutai Timur menerbitkan izin bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) dengan luas 14.350 ha.

Awal mula kedatangan perusahaan ini tidak terlalu disoroti masyarakat Kecamatan Busang,. Perusahaan …

Terpilihnya Dinamisator Nasional JPIK Periode 2021-2024

Pada tanggal 20 Januari 2021, Jaringan Pemantau Independen kehutanan (JPIK) telah melaksanakan Pertemuan Nasional (Pernas) dan memilih serta menetapkan Dinamisator Nasional JPIK yang baru.

Dinamisator JPIK yang semula (periode 2017-2020) adalah Muhamad Kosar, Muhammad Ichwan, dan Umi Syamsiatun untuk periode selanjutnya Dinamisator Nasional JPIK (periode 2021-2024) adalah Muhammad Ichwan.  

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang …

Perubahan Regulasi PermenLHK No. 30 Tahun 2016

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.30/ MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016.

Sejak ditetapkannya peraturan mengenai SVLK, Pemantau Independen selalu berupaya untuk terlibat dalam setiap proses pembahasan revisi, dari mulai Permenhut P.38/2009 sampai dengan saat ini menjadi PermenLHK No P.30/2016.

Pada tanggal …

Menguji Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di 8 Provinsi

Periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menguji pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) melalui serangkaian analisis rantai pasok bahan baku industri primer dan pemantauan lapangan di 8 (delapan) Provinsi. Hasil analisis dan pemantauan tersebut dituangkan dalam kumpulan lembar fakta, antara lain:

Aceh: Pemantauan Kinerja Hutan Tanaman Industri, PT Rencong Pulp …