SVLK

Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu

Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu -mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat. Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) …

Newsletter JPIK Edisi 15 “The Monitor”

Perizinan usaha kehutanan semakin dipermudah dalam Rencana Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) meskipun UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Penghapusan koperasi dan izin perorangan, masyarakat lokal dan adat yang tidak lagi diikutsertakan, akses terhadap sumberdaya hutan hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan besar swasta nyatanya …

Newsletter JPIK Edisi 14 “The Monitor”

Dalam melakukan pemantauan perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas, agar kerja-kerja monitoring pelaksanaan SVLK dapat berjalan dengan baik. Pelatihan pemantauan bagi masyarakat adat/lokal telah diselenggarakan oleh JPIK pada bulan Agustus – September 2019, di ikuti oleh perwakilan masyarakat lokal dan adat yang berada di 8 Provinsi di Indonesia. Lokasi tersebut …

Integritas Pengelolaan Hutan Harus Meningkat, Demi Keberlangsungan Fungsi Ekosistem

Bogor, 08 November 2019. Laporan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang
bertajuk – PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan – mengungkap tantangan
kelestarian dan keberlanjutan pada konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sudah bersertifikat Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (S-PHPL), tapi terancam oleh aktivitas pertambangan batu bara,
pembukaan perkebunan kelapa sawit dan kebakaran hutan.

Persoalan …

Alih-alih Peningkatan Ekspor, Pemerintah Justru Membuka Peluang Ketidakpatuhan dan Pelanggaran oleh Eksportir Produk Kayu

Bogor,
18 September 2019. Satu
dekade proses perbaikan tata kelola hutan di Indonesia melalui Sistem Verifikasi
Legalitas Kayu (SVLK) kini terancam runtuh, hal ini akibat usulan tidak
mewajibkannya penerapan SVLK untuk kegiatan ekspor ke Amerika yang digagas oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada saat rapat
terbatas dengan Presiden. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
menyesalkan rencana ini karena akan menghancurkan …