November 2015

Back-Door Relaxation of Legal Timber Scheme Weakens Forest Governance Reform, Threatens EU Market Access for Indonesia’s Furniture Exports, and Undermines Brand Indonesia

Jakarta & London, 2 November 2015. The last minute exemption of 15 product-groups from Indonesia’s timber legality verification system (SVLK) threatens to block EU market access for these products, delay or sabotage a long-negotiated EU-Indonesia timber trade agreement, and undermine Indonesia’s forest industry reputation, NGOs have warned. The warning, from Indonesia’s Independent Forest Monitoring Network […]

Back-Door Relaxation of Legal Timber Scheme Weakens Forest Governance Reform, Threatens EU Market Access for Indonesia’s Furniture Exports, and Undermines Brand Indonesia Read More »

Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia

Jakarta & London, 2 November 2015. Berbagai organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa keputusan mendadak untuk membebaskan 15 kelompok produk dari sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia dapat mengakibatkan tertutupnya akses produk-produk kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa, menunda atau menyabotase kesepakatan perdagangan kayu Uni Eropa-Indonesia yang telah dirundingkan cukup lama, serta merugikan reputasi industri kehutanan Indonesia.

Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top