Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kerap tidak dipatuhi. Pengingkaran terhadap kebijakan terkait perlindungan hutan alam masih ditemukan di lapangan. Kalangan aktivis terus mendesak pemerintah memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan SVLK.
Kayu Tanpa Sertifikat Masih Marak Beredar Di Industri Read More »
Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutaan (JPIK) Muhamad Kosar mengatakan, pihaknya menemukan perusahaan industri yang menerima kayu bulat tanpa pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Karena itu, pemerintah harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar.
Sanksi Tegas Mutlak Diberikan Kepada Pelanggar SVLK Read More »
Jakarta (Greeners) – Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) belum sepenuhnya dijalankan dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam ternyata masih ditemukan di lapangan. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Forest Watch Indonesia, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku Utara menemukan masih
Masih Banyak Perusahaan yang Melanggar Aturan SVLK Read More »
JAKARTA, RadarPena.com – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) meminta pemerintah untuk tegas terhadap perusahaan yang tidak memiliki legalitas dalam pengelolaan kayu. Sebab pantauan JPIK, banyak perusahaan yang tidak patuh pada pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), khususnya di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara.
Pemerintah Harus Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Perusak Hutan Read More »
Bisnis.com, JAKARTA — Penelusuran empat organisasi lingkungan dan HAM menemukan ketidakpatuhan perusahaan pemegang izin dalam penerapan SVLK di Sumatra Utara, Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Empat organisasi itu adalah Forest Watch Indonesia, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah upaya yang
Industri Kayu: Perusahaan 3 Provinsi Ini Tak Patuhi SVLK Read More »
Indonesia’s timber legality system has not been able to stop pulp and paper giants from using illegally sourced timber, as the system is filled with loopholes, an investigation has found. According to the investigation, pulp and paper companies PT Adindo Hutani Lestari (AHL) and PT Toba Pulp Lestari (TPL) have not been compliant with the
Report finds SVLK fails to stop illegal logging Read More »
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merilis inisial 23 Korporasi yang terkena sanksi administrasi sebagai implikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Sanksi administrasi tersebut didominasi sanksi pembekuan izin 16 perusahaan, lalu untuk paksaan pemerintah pada 4 perusahaan, pencabutan izin lingkungan pada 2 perusahaan, dan 1 pencabutan hak pengusahaan hutan. Ini sudah melalui tahapan
23 Korporasi Kena Sanksi Kementrian LHK Read More »
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Joko Widodo didesak untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).
Jokowi Didesak Beri Sanksi Tegas Produsen Kayu Ilegal Read More »
Jakarta, 22 Desember 2015. Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan SVLK dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam masih ditemukan di lapangan. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan SVLK.
Ketidakpatuhan SVLK, Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam & Gambut Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
