STATEMENT of Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) The Indonesian Government has strongly stated its commitment and taken tangible steps to eradicate illegal logging and trade of illegally harvested timber and timber products. Since hosting the East Asian Conference on Forest Law Enforcement and Governance in Bali on September 2001, Indonesia has been at the forefront […]
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan independen yang didirikan pada tanggal 23 September 2010 oleh 29 LSM dari Aceh hingga Papua. Sejak 2014, JPIK secara rutin mempublikasikan Newsletter setiap 6 bulan sekali. Newsletter ini sebagai salah satu wadah untuk memberikan informasi mengenai kerja JPIK dan kondisi terkini terkait kondisi kehutanan di Indonesia, terutama
LOMBA MENULIS ARTIKEL Read More »
PERNYATAAN SIKAP Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Pemerintah Indonesia telah menyatakan secara konkrit komitmen dan langkah nyatanya dalam memberantas illegal logging dan perdagangan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal. Diawali dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Timur yang membahas tentang Penegakan Hukum dan Tata kelola Pemerintahan (Forest Law Enforcement Governance/FLEG) di Bali pada
Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Utara pada bulan Agustus 2016. Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian: Verifier1.4. Pada penilikan pertama ditemukan adanya perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi APL seluas ±11.470,87 Ha dan dari pihak perusahaan belum melakukan perubahan perencanaan jangka panjang (revisi RKUPHHK-HT) karena penataan batas areal kerja belum temu gelang. Namun pada hasil penilikan
Pemantauan dilakukan Terhadap PT Intraca Hutani Lestari Read More »
Pemantauan ini dilakukan oleh JPIK Jambi pada bulan Mei – Juni 2016. Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian : Verifier 3.1.2. Tidak ditemukan adanya papan informasi kawasan lindung. Pada kawasan PT WKS distrik 4, terdapat areal seluas 10 hektar dengan kondisi tutupan hutan yang relative bagus. Informasi dari masyarakat desa xxxx, kawasan tersebut merupakan kawasan lindung
Pemantauan dilakukan Terhadap PT Wirakarya Sakti Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
