September 2019

Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit

Laporan / Oleh

September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas […]

Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit Read More »

Menuntut Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Pembakar Hutan terhadap Masyarakat Korban Asap dan Lingkungan Hidup

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

[Jakarta, 19 September 2019] Bencana kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Indonesia. Kabut asap nampak memenuhi pulau Kalimantan dan bagian selatan Sumatera. Kini, Indonesia tidak hanya memiliki dua musim. Ada satu musim baru yang muncul sejak pertengahan tahun 1997, yaitu musim asap. Pemerintah tampaknya sudah berusaha melakukan banyak hal untuk menghindari bencana asap. Namun, bencana

Menuntut Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Pembakar Hutan terhadap Masyarakat Korban Asap dan Lingkungan Hidup Read More »

Alih-alih Peningkatan Ekspor, Pemerintah Justru Membuka Peluang Ketidakpatuhan dan Pelanggaran oleh Eksportir Produk Kayu

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Bogor, 18 September 2019. Satu dekade proses perbaikan tata kelola hutan di Indonesia melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kini terancam runtuh, hal ini akibat usulan tidak mewajibkannya penerapan SVLK untuk kegiatan ekspor ke Amerika yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada saat rapat terbatas dengan Presiden. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

Alih-alih Peningkatan Ekspor, Pemerintah Justru Membuka Peluang Ketidakpatuhan dan Pelanggaran oleh Eksportir Produk Kayu Read More »

KPK, Bagaimana Nasibmu Nanti?

Kabar / Oleh

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah menyetujui Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Persetujuan itu disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) Jokowi Nomor R-42/Pres/09/2019 yang menjelaskan bahwa Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR. Terdapat beberapa poin

KPK, Bagaimana Nasibmu Nanti? Read More »

Penguatan Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Kabar / Oleh

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah berlaku sekitar 10 tahun di Indonesia, yaitu sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009. Selama 10 tahun diterapkan, telah terjadi banyak penyempurnaan dari standar penilaian yang digunakan untuk menilai atau memverifikasi unit usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi dalam skema SVLK, yaitu sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau Verifikasi

Penguatan Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top