Pemberlakuan SVLK secara mandatory pada tahun 2009 dan diterapkan tahun 2010 nyata-nyata berdampak baik bagi industri kehutanan, terutama Industri Kecil Menengah (IKM) furniture dan mebel di tanah air. Sejak diberlakukan SVLK pada 2013, nilai ekspor produk kayu Indonesia meningkat dari USD10.4 milyar menjadi USD10.6 milyar pada 2015. Catatan ini berdasarkan data Sistem Informasi Legalitas Kayu […]
Pandangan IKM Terhadap Implementasi SVLK Read More »
Pemantauan dilakukan oleh JPIK Riau pada bulan Agustus – September 2016 Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian: Terdapat konflik tata batas antara masyarakat dengan PT Ruas Utama Jaya di Desa Jumrah dan Desa Teluk blok Rokan Hilir dan Desa Nerbit di blok Dumai, selain itu terdapat tumpang tindih penggunaaan kawasan antara PT Ruas Utama Jaya dengan
Pemantauan dilakukan Terhadap PT Ruas Utama Jaya Read More »
Pengumuman pencabutan S-PHPL PT MPL oleh Equality Indonesia Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor perkara 460 K/Pdt/2016 tanggal 18 Agustus 2016 telah memenangkan kasasi yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas PT Merbau Pelalawan Lestari (grup APRIL) yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Putusan tersebut menyebut bahwa pihak tergugat, PT Merbau Pelalawan Lestari
S-PHPL PT Merbau Pelalawan Lestari Resmi Dicabut Read More »
Pemantauan ini dilakukan oleh JPIK Jambi pada bulan Mei – Juni 2016. CV Balam Jaya tidak terdapat dalam daftar IPHH yang ada di dinas Kehutanan Kabupaten Merangin, CV Balam Jaya menerima kayu dari desa Pulau Bayur dan desa Rantau Limau Kapas melalui dua jalur yaitu jalur air melalui pelabuhan Kayu Desa Pulau Bayur dan dilanjutkan
Pemantauan dilakukan Terhadap CV Balam Jaya Read More »
Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sulawesi Tengah pada bulan Juli – Agustus 2016. Hasil pemantauan menunjukkan adanya: Indikasi penerimaan kayu ilegal sebagai bahan baku industri UD Rahma. Bahan baku kayu diambil dari cukong kayu yang mengambil kayu dari beberapa desa di Kabupaten Donggala, diantaranya Desa Manimbaya, Desa Ketong, Desa Malei, Desa Kamonji, Desa Rano, dan Desa
Pemantauan dilakukan Terhadap UD Rahma Read More »
Pemantuan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Utara dan Sekretariat Nasional JPIK pada bulan September 2016. Hasil pemantauan terhadap IUIPHHK PT Intracawood Manufacturing tidak ditemukan adanya ketidak sesuaian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Mutuagung Lestari. Semua bahan baku yang diterima oleh PT Intracawood Manufacturing berasal dari perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu, yaitu PT Intaca
Pemantauan dilakukan Terhadap PT Intracawood Manufacturing Read More »
Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sulawesi Tengah pada bulan Juli – Agustus 2016 Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian: Informasi dari beberapa masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Donggala, kayu yang masuk ke UD Mardiana adalah kayu ilegal yang ditebang oleh masyarakat (dikomandoi oleh cukong kayu) yang berasal dari desa Manimbaya, desa Ketong, desa Kamonji, desa Rano,
Pemantauan dilakukan Terhadap UD Mardiana Read More »
Diberlakukannya FLEGT License membuka babak baru perubahan tata kelola hutan di Indonesia. Pengakuan atas SVLK merupakan keberhasilan sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk dapat secara konsisten melaksanakan SVLK secara kredibel dan akuntabel. Indonesia harus tetap bekerja keras untuk menjaga kredibilitas sistem dengan menunjukan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan SVLK.
Pemantau Independen dan Lembaga Sertifikasi Independen Berbagi Cerita Implementasi SVLK Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
