Oktober 2015

Kemendag Tidak Dukung Penuh Pelaksanaan SVLK

Pagi yang mengejutkan bagi pemantau independen yang terus mendorong pemberlakuan pelaksanaan SVLK secara penuh. Bagaimana tidak, setelah keluarnya berita yang dimuat oleh thejakartapost.com bahwa kementerian perdagangan akan menarik keputusan kewajiban SVLK bagi Industri hilir, kami dihadapkan kenyataan dengan keluarnya Permendag No. 89 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan yang bertolak belakang dengan berita […]

Kemendag Tidak Dukung Penuh Pelaksanaan SVLK Read More »

PERNYATAAN SIKAP JPIK JATIM: Tentang Rencana Kementrian Perdagangan Menghapus SVLK Bagi Industri Kayu

Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai kawasan yang paling banyak jumlah sebaran industri kayu primer (IUIPHHK) maupun industri kayu lanjutan (mebel dan furniture) dengan basis ekspor mapun maupun domestik. Selain mempunyai potensi tersebut Jawa Timur sangat strategis untuk bisnis tata niaga kayu karena mempunyai pelabuhan Gresik, Surabaya dan Pasuruan. Ekspor produk kayu

PERNYATAAN SIKAP JPIK JATIM: Tentang Rencana Kementrian Perdagangan Menghapus SVLK Bagi Industri Kayu Read More »

Kemendag Tak Dukung SVLK, Kementerian Siti Kecewa

TEMPO.CO , Surabaya : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kecewa karena tidak dilibatkan Kementerian Perdagangan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 66 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. “Kemendag tidak pernah berkordinasi dengan kami,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Justianto, Kamis 15 Oktober

Kemendag Tak Dukung SVLK, Kementerian Siti Kecewa Read More »

Ini Penilaian KPK Soal Pro-Kontra SVLK

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) masih dibutuhkan untuk menjamin legalitas produk ekspor industri kehutanan di tingkat hulu hingga hilir. Peneliti Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Hariadi Kartodihardjo menilai SVLK berperan penting untuk memastikan keabsahan dokumen perizinan di sektor kehutanan. Dia menengarai tanpa SVLK perusahaan kerap abai terhadap prosedur

Ini Penilaian KPK Soal Pro-Kontra SVLK Read More »

Gov’t Should be Firm on Timber Legality

TEMPO.CO, Jakarta-Executive Director of the Association of Indonesian Furniture and Handicraft Industry (Asmindo) Sumardjani Liman asked the government to review the implementation of wood legality verification system (SVLK) for export-oriented wood and wood products. So far, the system applies only to the local industry. “Many small and medium industries, even large furniture businesses do not

Gov’t Should be Firm on Timber Legality Read More »

Kenapa Asmindo & Amkri Beda Sikap Soal Pemberlakuan SVLK?

Bisnis.com, JAKARTA – Dua asosiasi pelaku usaha mebel berbeda sikap dalam memandang implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) mendukung SVLK diberlakukan penuh pada 2016. Sebaliknya, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) menolak penerapan SVLK khusus untuk produk hilir.

Kenapa Asmindo & Amkri Beda Sikap Soal Pemberlakuan SVLK? Read More »

Govt’s New Timber Certification Policy May Lead to Illegal Logging

The government and a number of business associations have agreed to move forward with a plan to relax regulations on environmentally friendly certification for downstream products of timber, raising concerns that the changes would promote illegal logging. The Trade Ministry’s director for exports of agriculture and forestry products, Nurlaila Nur Muhammad, said on Monday that

Govt’s New Timber Certification Policy May Lead to Illegal Logging Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top