Special Guest
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, risus ac hendrerit consectetur, elit nisl luctus est.
Juli 2020
Newsletter JPIK Edisi 15 “The Monitor”
Perizinan usaha kehutanan semakin dipermudah dalam Rencana Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) meskipun UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Penghapusan koperasi dan izin perorangan, masyarakat lokal dan adat yang tidak lagi diikutsertakan, akses terhadap sumberdaya hutan hanya dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan besar swasta nyatanya merupakan
Newsletter JPIK Edisi 15 “The Monitor” Read More »
Ringkasan Eksekutif “PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan”
Pada tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan sistem kontrol berbasis operator untuk semua ekspor kayu, membangun sertifikasi wajib oleh pihak ketiga untuk legalitas dan keberlanjutan. Sistem tersebut adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang menjadi dasar untuk Sistem Jaminan Legalitas Kayu atau Timber Legality Assurance System (TLAS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA)
Ringkasan Eksekutif “PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan” Read More »
