November 2019

Newsletter JPIK Edisi 14 “The Monitor”

Dalam melakukan pemantauan perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas, agar kerja-kerja monitoring pelaksanaan SVLK dapat berjalan dengan baik. Pelatihan pemantauan bagi masyarakat adat/lokal telah diselenggarakan oleh JPIK pada bulan Agustus – September 2019, di ikuti oleh perwakilan masyarakat lokal dan adat yang berada di 8 Provinsi di Indonesia. Lokasi tersebut dipilih […]

Newsletter JPIK Edisi 14 “The Monitor” Read More »

Catatan Kritis Pemantau Independen “Perbaikan Sistem Harus Dilakukan Secara Terus Menerus, Agar Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK Terus Meningkat”

Pelaksanaan Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) sebagai salah satu capaian dari Perjanjian Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa telah memasuki tahun ketiga, sejak ditetapkannya pada November 2016. Kesepakatan ini memastikan agar seluruh produk kayu dari Indonesia memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini diterapkan di

Catatan Kritis Pemantau Independen “Perbaikan Sistem Harus Dilakukan Secara Terus Menerus, Agar Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK Terus Meningkat” Read More »

3 Tahun Lisensi FLEGT: Tanpa Integritas, Agenda Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Melalui SVLK Akan Lamban

Jakarta, 17 November 2019. Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Lisensi FLEGT) sudah berjalan selama tiga (3) tahun setelah ditetapkannya pada bulan November 2016. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan organisasi Pemantau Independen lainnya menilai walaupun secara umum FLEGT-VPA berjalan dengan baik masih terdapat persoalan seperti penebangan liar, konflik tata batas, deforestasi, dan penyalahgunaan

3 Tahun Lisensi FLEGT: Tanpa Integritas, Agenda Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Melalui SVLK Akan Lamban Read More »

Integritas Pengelolaan Hutan Harus Meningkat, Demi Keberlangsungan Fungsi Ekosistem

Bogor, 08 November 2019. Laporan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang bertajuk – PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan – mengungkap tantangan kelestarian dan keberlanjutan pada konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sudah bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), tapi terancam oleh aktivitas pertambangan batu bara, pembukaan perkebunan kelapa sawit

Integritas Pengelolaan Hutan Harus Meningkat, Demi Keberlangsungan Fungsi Ekosistem Read More »

PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan

Didalam laporan ini dimuat informasi kredensial, kinerja, dan nilai tambah dari standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Indonesia. Secara spesifik, didalam laporan ini memuat penilaian terhadap sejauh mana PHPL dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan dan legalitas sumber daya kayu di Indonesia. Secara metodologi, analisis dilakukan di dua Provinsi sampling (Kalimantan Tengah dan Timur) untuk membandingkan kondisi

PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan Read More »

Menanti Ketegasan Lembaga Sertifikasi dan PT.Pertamina untuk mewujudkan #cleanbiofuelforall

[Bogor, 02 November 2019] Roundtable on Sustainable Palm Oil atau yang dikenal dengan RSPO, merupakan asosiasi nirlaba yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan di industri minyak sawit dunia. Setiap tahunnya RSPO rutin mengagendakan perhelatan akbar, yaitu RT RSPO. Tahun ini RT RSPO ke-17 akan dilaksanakan di Bangkok Thailand mulai tanggal 3-5 November 2019 mendatang. Mengingat kebakaran

Menanti Ketegasan Lembaga Sertifikasi dan PT.Pertamina untuk mewujudkan #cleanbiofuelforall Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top