jpik

POLICY BRIEF – MULTI USAHA KEHUTANAN DALAM PRAKTIK: PELAJARAN IMPLEMENTASI UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA HUTAN

Tinggalkan Komentar / Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Multi Usaha Kehutanan (MUK) diperkenalkan sebagai pendekatan baru dalam pengelolaan hutan yang bertujuan mendorong diversifikasi usaha, meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Namun, implementasi di lapangan perlu terus dipantau untuk […]

POLICY BRIEF – MULTI USAHA KEHUTANAN DALAM PRAKTIK: PELAJARAN IMPLEMENTASI UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA HUTAN Read More »

The Monitor Newsletter Edisi 24

Buletin / Oleh

Bencana banjir dan longsor yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera sepanjang akhir 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa alam. Sejumlah temuan di lapangan justru menunjukkan keterkaitan yang kuat antara bencana tersebut dengan kerusakan hutan yang telah berlangsung lama, mulai dari pembalakan ilegal, lemahnya pengawasan, hingga praktik perizinan yang bermasalah. Dalam banyak kasus, tanda-tanda kerusakan

The Monitor Newsletter Edisi 24 Read More »

The Monitor Newsletter Edisi 23

Buletin / Oleh

Pengelolaan hutan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, terutama dalam upaya melindungi spesies bernilai konservasi tinggi dari eksploitasi. Pembalakan ilegal di berbagai wilayah tidak lagi berlangsung secara sporadis, melainkan terhubung dalam rantai pasok yang rapi dan berkelanjutan dengan memanfaatkan celah regulasi serta lemahnya pengawasan. The Monitor adalah newsletter triwulanan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang

The Monitor Newsletter Edisi 23 Read More »

Somasi kepada Presiden Prabowo yang Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional

Kabar / Oleh

PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT SIPIL ATAS BENCANA EKOLOGIS DI ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana ekologis, banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa tersebut berdampak hebat pada kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, kerugian sosial-ekonomi dan juga kerusakan lingkungan berskala luas. Berdasarkan perkembangan situasi di lapangan, kami mendesak

Somasi kepada Presiden Prabowo yang Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional Read More »

The Monitor Newsletter Edisi 22

Buletin / Oleh

Kawasan konservasi di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari tekanan ekonomi, perubahan tata guna lahan, hingga lemahnya penegakan hukum. Di tengah situasi tersebut, perhatian terhadap suara dan peran generasi muda sering kali terpinggirkan. Padahal mereka justru berada di garis terdepan perubahan. The Monitor adalah publikasi triwulanan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang hadir

The Monitor Newsletter Edisi 22 Read More »

Etnisitas dan Komoditas: Segi-segi yang Melingkupi Deforestasi TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat)

Laporan / Oleh

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan konservasi terbesar di Indonesia, membentang di empat provinsi dan menjadi habitat penting bagi berbagai spesies langka seperti Harimau Sumatera. Namun, di balik statusnya sebagai kawasan lindung, TNKS terus menghadapi ancaman deforestasi yang kompleks. Tidak hanya karena aktivitas ilegal seperti pembalakan liar atau alih fungsi lahan, tetapi

Etnisitas dan Komoditas: Segi-segi yang Melingkupi Deforestasi TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) Read More »

Pelonggaran SVLK: Ancaman Nyata bagi Tata Kelola Hutan dan Citra Produk Kehutanan Indonesia

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Selama lebih dari dua dekade, Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam memperbaiki tata kelola kehutanan melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Sistem ini bukan hanya sekadar dokumen teknis, tetapi simbol keseriusan Indonesia dalam memerangi pembalakan liar, menjamin legalitas kayu, dan memastikan bahwa setiap produk kehutanan yang diekspor membawa nilai-nilai keberlanjutan dan tanggung jawab

Pelonggaran SVLK: Ancaman Nyata bagi Tata Kelola Hutan dan Citra Produk Kehutanan Indonesia Read More »

Hentikan Pelemahan SVLK: Perekonomian dan Kredibilitas Produk Kayu Indonesia Dipertaruhkan di Mata Dunia

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Kami, organisasi masyarakat sipil, aktivis lingkungan hidup, akademisi, dan praktisi kehutanan mendapatkan informasi bahwa dalam rangka merespon tarif impor oleh Amerika Serikat dan meningkatkan daya saing ekspor produk furnitur dan kerajinan kayu Indonesia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) berencana menderegulasi 441 kode HS di sektor kehutanan, termasuk menjadikan dokumen V-Legal opsional

Hentikan Pelemahan SVLK: Perekonomian dan Kredibilitas Produk Kayu Indonesia Dipertaruhkan di Mata Dunia Read More »

Policy Brief Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat: Merajut Kekuatan Negara-Bangsa Indonesia Menuju Hadirnya UU Masyarakat Adat

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) IV tahun 2012, perjuangan untuk menghadirkan Undang-Undang Masyarakat Adat terus diperjuangkan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menegaskan pentingnya perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia. Upaya panjang ini mencakup penyusunan naskah akademis, draft RUU,

Policy Brief Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat: Merajut Kekuatan Negara-Bangsa Indonesia Menuju Hadirnya UU Masyarakat Adat Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top