JPIK – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Entries by JPIK

By JPIK / September 16, 2016

Pemberlakuan Lisensi FLEGT harus Menjadi Tonggak Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola Hutan

PERNYATAAN SIKAP
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
Pemerintah Indonesia telah menyatakan secara konkrit komitmen dan langkah nyatanya dalam memberantas illegal logging dan perdagangan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal. Diawali dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Timur yang membahas tentang Penegakan Hukum dan Tata kelola Pemerintahan (Forest Law Enforcement Governance/FLEG) di Bali pada September 2001, semenjak itu, Indonesia terus berada di garis depan dalam memerangi illegal logging dan perdagangan kayu secara ilegal, termasuk melalui kerjasama internasional untuk mengatasi dari sisi perdagangan luar negeri. …

By JPIK / Juli 27, 2016

Pertemuan Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dikembangkan sejak tahun 2003 melalui proses multipihak bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal yang dapat diverifikasi. Selain itu SVLK juga menjadi alat promosi kayu legal guna mengatasi pembalakan liar yang juga menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa, yang disebut Sistem Jaminan Legalitas Kayu/TLAS (Timber Legality Assurance System). Kendala dalam upaya memperkuat SVLK, seperti tata kelola dan komitmen pemerintah dalam implementasi SVLK secara penuh berakibat langsung terhadap kredibilitas dan kebijakan SVLK di Indonesia. …

By JPIK / Mei 11, 2016

Kertas Posisi: Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya

Pada tanggal 21 April 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, serta Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan pernyataan bersama bahwa Uni Eropa dan Indonesia bersepakat untuk segera mengambil langkah-langkah menuju pelaksanaan skema lisensi FLEGT yang pertama, yang merupakan upaya kedua pihak untuk mengurangi pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal. …

By JPIK / Mei 11, 2016

Position Paper: FLEGT License Implementation Must be Accompanied by Governance Improvement Sustainability in the Forestry Sector and Its Trade

On 21 April 2016, the President of Indonesia Joko Widodo, European Commission President Jean-Claude Juncker, and President of the European Council Donald Tusk issued a joint statement that the European Union and Indonesia have agreed to immediately undertake steps toward implementation of the first FLEGT licensing scheme, which is an effort from both parties to reduce illegal logging and promote the trade of legal timber. …

By JPIK / Maret 10, 2016

Broker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan, Mengancam Reformasi Hukum dan Perjanjian Internasional

Jakarta, 10 March 2016. Sebuah laporan investigasi yang diluncurkan hari ini – Celah dalam Legalitas – mengungkap bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan pada 2015 telah dieksploitasi oleh sejumlah pengusaha kayu yang mengatasnamakan industri kecil dan menengah, yang secara signifikan telah melemahkan sistem verifikasi legalitas kayu yang berlaku di Indonesia. …

Page 1 of 2
1
2
→

dl

Entries by JPIK

Pemberlakuan Lisensi FLEGT harus Menjadi Tonggak Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola Hutan

Pertemuan Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Kertas Posisi: Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya

Position Paper: FLEGT License Implementation Must be Accompanied by Governance Improvement Sustainability in the Forestry Sector and Its Trade

Broker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan, Mengancam Reformasi Hukum dan Perjanjian Internasional

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Partner Kami

Facebook

Instagram

Tweets