Juni 2024

Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang

Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan […]

Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang Read More »

Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit

European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kertas posisi ini memberikan saran untuk meningkatkan metodologi Benchmarking EUDR agar lebih efektif dalam melindungi hutan Indonesia. Laporan masyarakat sipil mengkaji sektor minyak sawit Indonesia dan memberikan saran

Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit Read More »

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada

Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 29 April 2024. Laporan ini mendesak pencabutan izin perusahaan karena diduga melakukan deforestasi seluas 35.000 hektar dari total konsesi 136.710 hektar sejak tahun 2016. Deforestasi ini termasuk perusakan gambut lindung dan habitat

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top