Maret 2014

Kelestarian Leuser Terancam: Penebangan Liar Terus Terjadi

BANDA ACEH, KOMPAS — Kelestarian lingkungan di Aceh semakin terancam akibat penebangan liar yang terus terjadi di kawasan hutan. Pada 17 Maret, tim gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Kepolisian Daerah Aceh, dan dinas kehutanan menyita 105 kubik kayu ilegal dari hutan Aceh Selatan. Kepala Taman Nasional Leuser Andi Basrul, dihubungi dari Banda […]

Kelestarian Leuser Terancam: Penebangan Liar Terus Terjadi Read More »

PT. ARARA ABADI Penjarakan Pemandu Wisata BONO Sungai Kampar

PT. Arara Abadi adalah salah satu perusahaan industri Hutan Taman Industri (HTI) di Riau yang juga bagian dari Sinarmas Group berhasil memenjarakan salah seorang pemandu wisata gelombang BONO Sungai Kampar, Hendri Bin Apan (25 th) warga Teluk Meranti pada 16 Maret 2014. Melalui Kepolisian Resort Pelalawan dengan nomor surat perintah penangkapan: SK.Kep/49/III/2014/Reskrim dengan tuduhan tindak

PT. ARARA ABADI Penjarakan Pemandu Wisata BONO Sungai Kampar Read More »

HAK ATAS TANAH ADALAH HAK ATAS HIDUP: Perkembangan Perjuangan Petani Tanggel, Randublatung, Blora Merebut Kembali Tanah Garapannya

BLORA – JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) Jawa Tengah bersama LBH (Lembaga Bantuan Hukum Semarang) telah menemui Suwono (68 tahun) di sekretariat GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) Blora (13/3/2014). Kehadiran JPIK dan LBH Semarang untuk melakukan investigasi terkait dugaan perampasan tanah milik Suwono di desa Tanggel, Kecamatan Randublatung Blora oleh Perhutani KPH Randublatung. Pada pertemuan ini

HAK ATAS TANAH ADALAH HAK ATAS HIDUP: Perkembangan Perjuangan Petani Tanggel, Randublatung, Blora Merebut Kembali Tanah Garapannya Read More »

Menyikapi Revisi RTRWP Papua Barat, LSM Gelar Dialog Bersama

Implementasi dan usulan revisi serta implikasinya terhadap hak-hak masyarakat adat atas ruang dan sumberdaya alamnya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sedang melakukan Revisi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Papua dan Papua Barat kepada Kementerian Kehutanan, untuk Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. Diketahui usulan revisi RTRWP Papua sudah sampai tahap pengesahan oleh pemerintah

Menyikapi Revisi RTRWP Papua Barat, LSM Gelar Dialog Bersama Read More »

Revisi RTRWP Papua Barat Menuai Penolakan dari Ruang Adat ‘Igya Ser Han Job’

Komunitas masyarakat adat di Pegunungan Arfak menyampaikan beberapa point rekomendasi kepada pihak Timdu dari Dirjen Planologi Kemenhut-RI pada saat Dialog Kebijakan tentang Visi dan Misi RTRWP Papua Barat di Manokwari, tanggal 7-8 Februari 2014. Berdasarkan pertemuan Konsultasi Publik tanggal 6 November 2013 di Bogor yang diselenggarakan oleh Dirjen Planologi KEMENHUT-RI, dimana Usulan RTRWP Provinsi Papua

Revisi RTRWP Papua Barat Menuai Penolakan dari Ruang Adat ‘Igya Ser Han Job’ Read More »

Perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK di Indonesia

Kata Dwi Sudharto, Dirjen BPPHH-Kemenhut: “SVLK merupakan solusinya, dimana praktek illegal logging memang dalam sejarah memuncak naik pada tahun 2006, tetapi sejak tahun 2009 dengan lahirnya P.38/2009, praktek itu dinilainya menurun. Walaupun diakuinya, di lapangan praktek masih sering ditemukan. Menurunnya kasus illegal logging juga karena peran Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memainkan peran strategisnya

Perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK di Indonesia Read More »

Kinerja Buruk PT. Wijaya Sentosa di Sektor Kehutanan Teluk Wondama, Papua Barat

Perusahaan berganti perusahaan, nasib masyarakat adat tetap sama saja. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Kayu jerat pun dibawa pergi, hanya perusahaan yang sentosa, sedangkan masyarakat tetap merana di tempat. PT. Wijaya Sentosa (Sinar WIjaya Sentosa Group) adalah sebuah unit manajemen sektor kehutanan di Dusner, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. PT. WS mengantongi IUPHHK dengan

Kinerja Buruk PT. Wijaya Sentosa di Sektor Kehutanan Teluk Wondama, Papua Barat Read More »

Aksi Silva UNIPA Menuntut Tanggung Jawab PT Medco Papua

Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (UNIPA) yang tergabung dalam Silva Cabang Manokwari, mendesak pihak PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) agar bertanggungjawab atas kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat kampung Wariwori dan Mansaburi, di Distrik Masni. Sejumlah mahasiswa UNIPA memadati halaman kantor DPRD Kabupaten Manokwari pada tanggal 3 Maret 2014, dalam aksi kepedulian bencana

Aksi Silva UNIPA Menuntut Tanggung Jawab PT Medco Papua Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top