Mei 2016

Ministry of Trade Must Demonstrate Commitment To Enforcing Legal Timber Trade by Taking Legal Action Against Companies That Violate The Law

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Bogor, 18 May 2016. A number of environmental NGOs are urging the Indonesian Government to improve monitoring and law enforcement in support of implementing the Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT) Action Plan, which aims to correct forest governance in Indonesia. One of the tangible steps requested is to follow-up on violations highlighted in […]

Ministry of Trade Must Demonstrate Commitment To Enforcing Legal Timber Trade by Taking Legal Action Against Companies That Violate The Law Read More »

Kementerian Perdagangan Harus Mendemonstrasikan Komitmen Perdagangan Kayu Legal melalui Penindakan terhadap Perusahaan yang Melanggar Hukum

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Bogor, 18 Mei 2016. Sejumlah LSM lingkungan mendesak pemerintah Indonesia agar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum guna mendukung penerapan lisensi Forest Law Enforcement Governance dan Trade (lisensi FLEGT) yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hutan Indonesia. Salah satu langkah nyata yang diminta adalah menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan oleh para pemantau independen.

Kementerian Perdagangan Harus Mendemonstrasikan Komitmen Perdagangan Kayu Legal melalui Penindakan terhadap Perusahaan yang Melanggar Hukum Read More »

Kertas Posisi: Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Pada tanggal 21 April 2016, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, serta Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyampaikan pernyataan bersama bahwa Uni Eropa dan Indonesia bersepakat untuk segera mengambil langkah-langkah menuju pelaksanaan skema lisensi FLEGT yang pertama, yang merupakan upaya kedua pihak untuk mengurangi pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu legal.

Kertas Posisi: Pemberlakuan Lisensi FLEGT Harus Diiringi dengan Keberlanjutan Perbaikan Tata Kelola pada Sektor Kehutanan dan Perdagangannya Read More »

Position Paper: FLEGT License Implementation Must be Accompanied by Governance Improvement Sustainability in the Forestry Sector and Its Trade

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

On 21 April 2016, the President of Indonesia Joko Widodo, European Commission President Jean-Claude Juncker, and President of the European Council Donald Tusk issued a joint statement that the European Union and Indonesia have agreed to immediately undertake steps toward implementation of the first FLEGT licensing scheme, which is an effort from both parties to

Position Paper: FLEGT License Implementation Must be Accompanied by Governance Improvement Sustainability in the Forestry Sector and Its Trade Read More »

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Sengon Kondang Nusantara

Pemantauan / Oleh

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada April 2016. Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian: Verifier 1.1.1.(d). Dalam implementasi kelengkapan perizinan, JPIK Jawa Tengah tidak menemukan adanya papan nama perusahaan PT SKN didepan perusahaan. Verifier 1.1.1.(f). Debu kayu dari cerobong asap PT SKN yang sampai ke pemukiman warga menyebabkan sesak napas. Selain itu, limbah cair yang

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Sengon Kondang Nusantara Read More »

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Kayu Lapis Indonesia

Pemantauan / Oleh

Pemantauan ini dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada April 2016 Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian: Tidak ada persetujuan/penandatanganan dari masyarakat yang tinggal disekitar PT KLI untuk pendirian pabrik PT KLI. Verifier 1.1.1.(f). Pembuangan limbah pabrik berupa tatak kayu, sabtean kayu, dan serbuk kayu langsung ke laut. Limbah ini mengotori pantai pada saat laut pasang. Selain

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Kayu Lapis Indonesia Read More »

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Dharma Satya Nusantara

Pemantauan / Oleh

Pemantauan ini dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada April 2016. Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian pada verifier 1.1.1.(f). PT DSN mengeluarkan asap pekat dari cerobong asap yang menimbulkan bau dan menyebabkan sesak napas bagi petani sawah yang sedang bekerja di sekitar pabrik. PT DSN juga menyebabkan pencemaran sungai yang berada disekitar pabrik sehingga air

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Dharma Satya Nusantara Read More »

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Waroeng Batok Industries

Pemantauan / Oleh

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada April 2016. Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian: Verifier 1.1.1.(d). Dalam implementasi kelengkapan perizinan, JPIK Jawa Tengah tidak menemukan adanya papan nama perusahaan PT WBI didepan perusahaan. Permendag No. 37 /M-DAG/PER/9/2007 jo. P.116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pada pasal 9 (10) Perusahaan yang tela menerima TDP harus memasang

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Waroeng Batok Industries Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top