Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mencegah perdagangan produk kayu ilegal dan pemberantasan penebangan liar telah mendapat respon positif dari Uni Eropa. Sebuah perjanjian kemitraan dengan Indonesia yang tertuang dalam Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA).
Menguji Kepercayaan Uni Eropa dengan Dokumen V-Legal dan Shipment Test Read More »
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan pemantau yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. JPIK berperan aktif sebagai “pemantau independen” dalam pelaksanaan SVLK. Keberadaannya dapat dianggap menjadi kunci untuk memastikan kredibilitas SVLK, terutama dalam mendorong proses, pengembangan standar dan melaksanakan pedoman dari SVLK di Indonesia. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu
Hadapi Kendala Pemantauan, JPIK adakan FGD dengan Pihak Terkait Read More »
Semua Unit Management HPH, HTI, HTR dan Industri Lanjutan wajib mematuhi Standard Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sebagaimana diatur dalam Permenhut P.38/2009 jo P.68/2011 tentang SVLK dan PHPL. Bagi perusahaan yang tidak mengurus sertifikasi SVLK dan PHPL, jangan harap kayu bisnis anda diterima di pasaran internasional. Artinya, negara-negara sasaran eksport
Sebagai aturan yang mengatur tata kelola kehutanan, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) ini menuntut aspek keterlibatan publik dalam bentuk pengawasan dalam implementasinya. Pengawasan pada proses sertifikasi yang dilakukan oleh CSO (disebut Pemantau Independen) merupakan bagian yang diakui, sebagai wujud keterlibatan publik.
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Focal Point Riau akan melakukan pemantauan terhadap proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan skema mandatory (wajib) yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan RI.
JPIK Riau Pantau Proses Sertifikasi PHPL PT Arara Abadi Read More »
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan telah membentuk tim pemantau. Tim yang terdiri atas jaringan anggota JPIK Sulawesi Selatan ini akan melakukan pemantauan atau memonitoring verifikasi legalitas kayu. Untuk tahap pertama, tim monitoring proses audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk perusahaan PT. Panply di Palopo dan PT. Katingan Timber Celebes (KTC). Proses pemantauan ini
JPIK Segera Memonitoring Dua Perusahaan Kayu di Sulsel Read More »
Pada 23 September 2010 telah terbentuk Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang di Jakarta oleh gerakan masyarakat sipil sebagai mandat dari Permenhut P.38/2009 untuk berperan dalam Pemantauan Kehutanan
JPIK-Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Read More »
JPIK selama ini cukup berperan dalam proses perubahan P.38/2009 yang telah melahirkan P.68/2011. Sayangnya baik dalam P.38/2009 maupun P.68/2011, JPIK tetap dipandang sebagai “Anak Tiri”, padahal justru perannya sangat penting demi kredibilitas sertifikasi itu.
Selama 3 hari, dari Jumat (01/07) sampai Minggu (03/07) 2011, Jaringan Pemantau Independen Kehutana (JPIK) menyelenggarakan Workshop Review Pelaksanaan Penilaiaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PK PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pantau Legalitas Kayu, JPIK Ajukan Perbaikan Sistem Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
