jpik

Pengenalan SVLK Kepada Masyarakat di Sekitar Hutan

Awal tahun 2013, Indonesia melalui kementrian Kehutanan dan Kementrian Perdagangan telah memberlakukan SVLK. SVLK menjadi instrumen sertifikasi yang sifatnya wajib dalam sertifikasi legalitas kayu di Indonesia. SVLK juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Dibutuhkan dukungan dari banyak pihak untuk bisa menjalankan SVLK tetap konsisten.

Pengenalan SVLK Kepada Masyarakat di Sekitar Hutan Read More »

Position Paper JPIK

Indonesia Independent Forestry Monitoring Network (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan – JPIK) on Indonesia – EU FLEGT Voluntary Partnership Agreement The Timber Legality Verification System (in Indonesian Sistem Verifikasi Legalitas Kayu – SVLK) is the important initiative to address illegal logging and promoting legal timber. This initiative has been developed since 2003 through a multi-stakeholders process.

Position Paper JPIK Read More »

PERAMPASAN TANAH OLEH PERHUTANI : SERTIFIKAT “CONTROLLED WOOD STANDAR FOR FOREST MANAGEMENT ENTERPRISES” HARUS DIBEKUKAN

Jakarta, 15 Januari 2014, Suwono (68) warga Dukuh Jambeyan, Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bersama 11 warga lain yaitu, Radi, Dami, Kohar, Wadi, Winarto, Jarum, Warni, Joko, Mitro, Broto, dan Lasinah, mengalami “perampasan” tanah oleh KRPH Tanggel. KRPH Tanggel merupakan bagian dari KPH Randublatung, yang ironisnya sudah mendapatkan sertifikat “Controlled Wood Standar

PERAMPASAN TANAH OLEH PERHUTANI : SERTIFIKAT “CONTROLLED WOOD STANDAR FOR FOREST MANAGEMENT ENTERPRISES” HARUS DIBEKUKAN Read More »

Pembahasan Review Terhadap Sistem Oleh JPIK

Jumat, 11 Oktober 2013 telah dilaksanakan lokakarya Review Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang memaparkan tentang masukan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) untuk revisi Perdirjen 08, terutama pada pedoman pemantauan dan keluhan dan juga hasil analisa JPIK terkait dengan Permenhut 38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan VLK pada pemegang izin

Pembahasan Review Terhadap Sistem Oleh JPIK Read More »

Butuh Keseriusan dan Itikad Baik agar SVLK bisa Berperan Mencegah Perdagangan Kayu Ilegal

SIARAN PERS Bogor, 3 Oktober 2013. Penandatanganan VPA (Voluntary Partnership Agreement) antara Indonesia dan Uni Eropa telah dilakukan 30 September 2013. Banyak pihak berharap kesepakatan kemitraan sukarela ini, menjadi salah satu peluang untuk memperkuat penegakan hukum, menghentikan perdagangan kayu ilegal dan mendorong perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Butuh Keseriusan dan Itikad Baik agar SVLK bisa Berperan Mencegah Perdagangan Kayu Ilegal Read More »

ACCESS TO DATA AND INFORMATION IS THE KEY TO THE SUCCESSFUL OF TIMBER TRADE AGREEMENT BETWEEN INDONESIA – EUROPEAN UNION

Bogor, September 30, 2013. The first Voluntary Partnership Agreement (VPA) in Asia officially signed by the representatives of European Union (EU) and the Government of Indonesia in Brussels, Belgium. Independent Forestry Monitoring Network (known as JPIK) views the timber trade agreement can only be successful with credible and accountable of Timber Legality Verification System (SVLK)

ACCESS TO DATA AND INFORMATION IS THE KEY TO THE SUCCESSFUL OF TIMBER TRADE AGREEMENT BETWEEN INDONESIA – EUROPEAN UNION Read More »

AKSES DATA DAN INFORMASI SANGAT VITAL DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN KAYU INDONESIA-EU

Bogor, 30 September 2013. Penandatanganan Kesepakatan Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang pertama di Asia secara resmi dilakukan oleh pejabat tinggi Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia di Brussels – Belgia. Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan kayu ini hanya akan berhasil dengan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang kredibel dan akuntabel, demikian dikatakan Jaringan

AKSES DATA DAN INFORMASI SANGAT VITAL DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN KAYU INDONESIA-EU Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top