jpik

HAK ATAS TANAH ADALAH HAK ATAS HIDUP: Perkembangan Perjuangan Petani Tanggel, Randublatung, Blora Merebut Kembali Tanah Garapannya

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

BLORA – JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan) Jawa Tengah bersama LBH (Lembaga Bantuan Hukum Semarang) telah menemui Suwono (68 tahun) di sekretariat GERAM (Gerakan Rakyat Menggugat) Blora (13/3/2014). Kehadiran JPIK dan LBH Semarang untuk melakukan investigasi terkait dugaan perampasan tanah milik Suwono di desa Tanggel, Kecamatan Randublatung Blora oleh Perhutani KPH Randublatung. Pada pertemuan ini […]

HAK ATAS TANAH ADALAH HAK ATAS HIDUP: Perkembangan Perjuangan Petani Tanggel, Randublatung, Blora Merebut Kembali Tanah Garapannya Read More »

Menyikapi Revisi RTRWP Papua Barat, LSM Gelar Dialog Bersama

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Implementasi dan usulan revisi serta implikasinya terhadap hak-hak masyarakat adat atas ruang dan sumberdaya alamnya Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sedang melakukan Revisi RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Papua dan Papua Barat kepada Kementerian Kehutanan, untuk Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. Diketahui usulan revisi RTRWP Papua sudah sampai tahap pengesahan oleh pemerintah

Menyikapi Revisi RTRWP Papua Barat, LSM Gelar Dialog Bersama Read More »

Revisi RTRWP Papua Barat Menuai Penolakan dari Ruang Adat ‘Igya Ser Han Job’

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Komunitas masyarakat adat di Pegunungan Arfak menyampaikan beberapa point rekomendasi kepada pihak Timdu dari Dirjen Planologi Kemenhut-RI pada saat Dialog Kebijakan tentang Visi dan Misi RTRWP Papua Barat di Manokwari, tanggal 7-8 Februari 2014. Berdasarkan pertemuan Konsultasi Publik tanggal 6 November 2013 di Bogor yang diselenggarakan oleh Dirjen Planologi KEMENHUT-RI, dimana Usulan RTRWP Provinsi Papua

Revisi RTRWP Papua Barat Menuai Penolakan dari Ruang Adat ‘Igya Ser Han Job’ Read More »

Perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Kata Dwi Sudharto, Dirjen BPPHH-Kemenhut: “SVLK merupakan solusinya, dimana praktek illegal logging memang dalam sejarah memuncak naik pada tahun 2006, tetapi sejak tahun 2009 dengan lahirnya P.38/2009, praktek itu dinilainya menurun. Walaupun diakuinya, di lapangan praktek masih sering ditemukan. Menurunnya kasus illegal logging juga karena peran Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang memainkan peran strategisnya

Perkembangan FLEGT-VPA dan SVLK di Indonesia Read More »

Kinerja Buruk PT. Wijaya Sentosa di Sektor Kehutanan Teluk Wondama, Papua Barat

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Perusahaan berganti perusahaan, nasib masyarakat adat tetap sama saja. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga lagi. Kayu jerat pun dibawa pergi, hanya perusahaan yang sentosa, sedangkan masyarakat tetap merana di tempat. PT. Wijaya Sentosa (Sinar WIjaya Sentosa Group) adalah sebuah unit manajemen sektor kehutanan di Dusner, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. PT. WS mengantongi IUPHHK dengan

Kinerja Buruk PT. Wijaya Sentosa di Sektor Kehutanan Teluk Wondama, Papua Barat Read More »

Aksi Silva UNIPA Menuntut Tanggung Jawab PT Medco Papua

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (UNIPA) yang tergabung dalam Silva Cabang Manokwari, mendesak pihak PT. Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) agar bertanggungjawab atas kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat kampung Wariwori dan Mansaburi, di Distrik Masni. Sejumlah mahasiswa UNIPA memadati halaman kantor DPRD Kabupaten Manokwari pada tanggal 3 Maret 2014, dalam aksi kepedulian bencana

Aksi Silva UNIPA Menuntut Tanggung Jawab PT Medco Papua Read More »

Perkebunan sawit PT. Medco Papua sebabkan banjir di Kabupaten Manokwari

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Betapa terkejutnya masyarakat adat dan pemukim transmigrasi di SP 8 hingga SP 10 Masni dan Sidey, Kabupaten Manokwari. Hujan deras selama semalam suntuk akhirnya merubah suasana keceriaan di malam hari itu menjadi panik ketakutan pada pagi harinya, tanggal 16 Februari 2014. Nikson Kasi, relawan Jasoil Tanah Papua di Kampung Saray mengabarkan dari kampung bahwa banjir

Perkebunan sawit PT. Medco Papua sebabkan banjir di Kabupaten Manokwari Read More »

Regulasi SVLK dan Dinamika Maju-Mundurnya di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Pemerintah Indonesia telah menetapkan secara mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Permenhut Nomor P.38/Menhut-II/2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenhut Nomor P.42/Menhut-II/2013. Dalam operasionalisasi pelaksanaannya mengacu pada PerDirjen BUK No.8/2012. SVLK merupakan inisiatif dan komitmen Pemerintah Indonesia, bukan atas dorongan atau intervensi dari negara lain dalam upaya menjamin legalitas kayu dan produk perkayuan Indonesia yang

Regulasi SVLK dan Dinamika Maju-Mundurnya di Indonesia Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top