jpik

Kontribusi Forest Guardian Jambi di Panggung Internasional dalam Pelestarian Hutan

Kabar / Oleh

Penulis: Suspa Yusmita (FOREST GUARDIAN JAMBI) Sebagai bagian dari Forest Guardian Jambi, Boby membagikan pengalaman komunitasnya dalam memantau hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). TNKS adalah salah satu hutan lindung terbesar di Asia Tenggara yang menghadapi berbagai ancaman seperti penebangan liar, pembukaan lahan, dan deforestasi. Menurut Boby, sebagian besar kerusakan hutan disebabkan oleh desakan […]

Kontribusi Forest Guardian Jambi di Panggung Internasional dalam Pelestarian Hutan Read More »

Ihwal Masyarakat Lokal dalam Menjaga TNKS

Kabar / Oleh

Oleh: Yudriza Sholihin (Community Development Specialist; Alumnus Sosiologi Universitas Andalas) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan taman nasional di pulau Sumatera yang memiliki luas 1.389.510 hektar, wilayahnya membentang di empat provinsi: Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu. TNKS menjadi bagian dari situs warisan dunia UNESCO dalam kategori Tropical Rainforest Heritage of Sumatra (TRHS). Keberadaan

Ihwal Masyarakat Lokal dalam Menjaga TNKS Read More »

Brief Paper Masyarakat Sipil: Bahaya Rencana Pembukaan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Pangan dan energi adalah kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, pemenuhannya harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan menjaga kelestarian lingkungan. Rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi menimbulkan banyak kekhawatiran, terutama terkait dampaknya terhadap deforestasi, emisi karbon, konflik sosial, serta bencana ekologis. Briefing Paper ini disusun oleh kelompok

Brief Paper Masyarakat Sipil: Bahaya Rencana Pembukaan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi Read More »

[Executive Summary] Defleksi Energi: Penyimpangan Praktik Cofiring Biomassa di Jawa Timur

Laporan / Oleh

Transisi energi melalui cofiring biomassa telah digadang-gadang sebagai langkah menuju pengurangan emisi karbon dan penggunaan energi terbarukan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan praktik ini memunculkan berbagai persoalan serius yang berdampak pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Hutan Tanaman Energi (HTE), yang menjadi salah satu sumber utama biomassa, ternyata memicu deforestasi, mengganggu ekosistem lokal, dan merugikan petani

[Executive Summary] Defleksi Energi: Penyimpangan Praktik Cofiring Biomassa di Jawa Timur Read More »

Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Aktivis HAM Lingkungan Hidup Panah Papua

Kabar / Oleh

Hari Jum’at 20 Desember 2024 dini hari, seorang aktivis HAM Lingkungan Hidup Panah Papua, Sulfianto Alias, mengalami kekerasan berupa tindak penganiayaan oleh sekelompok orang tidak dikenal di Teluk Bintuni Papua Barat. Sulfianto diteror, dikeroyok, dianiaya, diculik, dan disiksa di tempat yang berbeda hingga mengalami luka sobek pada bagian kepala, memar, dan bengkak di sekujur tubuh.

Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Aktivis HAM Lingkungan Hidup Panah Papua Read More »

Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

Lembar Fakta / Oleh

Industri sawit Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk dampak deforestasi dan regulasi global seperti EUDR. Pertumbuhan ekonomi daerah penghasil sawit tidak sejalan dengan ekspansi lahan, sementara legalitas dan sertifikasi keberlanjutan masih rendah. Pemerintah juga kehilangan potensi pajak akibat praktik korupsi dalam perizinan, dan rencana biodiesel B35-B50 berpotensi meningkatkan deforestasi. Inpres No. 8/2018 tentang

Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Read More »

The Monitor Newsletter Edisi 21

Buletin / Oleh

Edisi ke-21 The Monitor mengangkat tema “Mining VS Nature; The Battle between Progress and Sustainability”, membahas dilema antara kemajuan ekonomi melalui pertambangan dan keberlanjutan lingkungan. Fokusnya adalah pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan (Ormas) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang menuai pro dan kontra. Pendukung kebijakan ini menganggap bahwa pertambangan

The Monitor Newsletter Edisi 21 Read More »

SURAT TERBUKA : Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Pada tanggal 24 Februari 2024, Menteri ATR/BPN mengesahkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Secara umum Permen ini tidak dapat diharapkan menjadi kebijakan yang bertujuan mengakui dan memperkuat hak-hak Masyarakat Adat atas tanah dan wilayah adatnya. Sebaliknya,

SURAT TERBUKA : Tolak Sertifikasi Hak Pengelolaan (HPL) Di Atas Wilayah Adat Read More »

#SAVEGORONTALO Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!!

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Ekspor wood pellet dari Indonesia masih dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Koalisi Masyarakat Sipil #SaveGorontalo menyoroti praktik illegal, unreported, dan unregulated dari ekspor wood pellet Indonesia yang terjadi di Gorontalo. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mendorong bisnis wood pellet merusak sumber daya alam dan justru menjadi modus kerugian negara. Selama Oktober 2023 hingga Agustus

#SAVEGORONTALO Illegal, Unreported, and Unregulated Ekspor Wood Pellet: Koalisi Masyarakat Sipil Serukan Audit, Hingga Cabut izin!!! Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top