jpik

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia

Bogor, 7 Juni 2017. Dalam laporan terbaru terungkap bahwa kayu yang ditebang secara ilegal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit nakal, telah disertifikasi menjadi legal melalui skema sertifikasi Indonesia, meskipun Organisasi Non-pemerintah telah berkali-kali melapor kepada polisi, pejabat penegak hukum kehutanan, dan praktisi sertifikasi. Laporan – Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal – dirilis […]

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia Read More »

Kertas Kebijakan: Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan

Pada bulan Januari 2017, pemerintah dan DPR RI telah menyepakati bahwa RUU Perkelapasawitan akan menjadi salah satu RUU prioritas yang akan diselesaikan di tahun 2017. Alasan utama yang dikemukakan para pendorong RUU ini adalah untuk melindungi industri kelapa sawit dari intervensi asing. Selain itu, tiga alasan lain yang disampaikan Komisi IV DPR RI yang menginisiasi

Kertas Kebijakan: Mengapa Pembahasan RUU Perkelapasawitan Harus Segera Dihentikan Read More »

Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan

Industri Perkebunan sawit merambah Kalimantan sejak tahun 1980’an dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini. seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Kalimantan tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya. Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi

Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan Read More »

Menuju Praktek Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan Secara Ekologis, Ekonomi, dan Sosial

Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap keberlanjutan dan perbaikan tata kelola kelapa sawit dimulai dengan sejak diterbitkannya Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau dikenal dengan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) pada tahun 2011 yang kemudian direvisi pada tahun 2015. ini tidak terlepas dari dorongan berbagai pihak agar Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar untuk lebih memperhatikan

Menuju Praktek Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan Secara Ekologis, Ekonomi, dan Sosial Read More »

Evaluasi 6 Tahun Moratorium Hutan: Jutaan Hektar Hutan Raib, Tidak Transparan, Perhutanan Sosial Terancam, Hak Masyarakat Adat Tak Terlindungi

Siaran Pers Bersama Jakarta, 4 Mei 2017 – Sedikitnya 2,7 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut atau setara dengan 5 kali luas Pulau Bali raib selama enam tahun pelaksanaan kebijakan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Pada periode yang sama, setiap tahunnya 28 % titik

Evaluasi 6 Tahun Moratorium Hutan: Jutaan Hektar Hutan Raib, Tidak Transparan, Perhutanan Sosial Terancam, Hak Masyarakat Adat Tak Terlindungi Read More »

Skema Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Harus Dirancang Ulang

PERNYATAAN PERS Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Selasa, 21 Maret 2017. Bersamaan dengan Hari Hutan Sedunia, kami kelompok perwakilan masyarakat sipil menyatakan sikap bersama terkait industri kelapa sawit yang berkelanjutan Indonesia melalui sebuah kertas posisi sebagai bentuk partisipasi aktif dan transparan dalam proses ‘penguatan’ yaitu pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi

Skema Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Harus Dirancang Ulang Read More »

Certification Scheme For Sustainable Palm Oil Need to be Re-Designed

PRESS RELEASE Indonesian Civil Society Groups for Sustainable Palm Oil Industry Tuesday, March 21, 2017. – On the International Day of Forests, we, a group of civil society representatives released a joint message regarding sustainable palm oil industry in Indonesia through a position paper that highlights the need of active participation and transparency in the

Certification Scheme For Sustainable Palm Oil Need to be Re-Designed Read More »

Konsesi Sawit Dalam Kawasan Hutan Di Pulau Sumatera

Peningkatan pesat yang terjadi di Indonesia dalam produksi minyak sawit hampir secara eksklusif yaitu melalui perluasan lahan di daerah mencapai 92 persen, daripada intensifikasi dan peningkatan hasil produksi. Lahan yang tersedia untuk perluasan pertanian mulai langka di pulau Jawa dan Sumatera, Pemerintah melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan dan Papua.

Konsesi Sawit Dalam Kawasan Hutan Di Pulau Sumatera Read More »

Penetapan Hutan Adat dan Terobosan Resolusi Konflik

30 Desember 2016 lalu torehan penting dalam tata kelola hutan kembali dicatatkan oleh pemerintahan Jokowi. Dipenghujung tahun lalu 13.122 hektar hutan adat ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan ini merupakan terobosan penting dalam proses pengakuan hutan adat, setelah putusan MK 35 soal hutan adat bukan hutan negara, seperti tidak memiliki daya untuk diterapkan di wilayah adat di

Penetapan Hutan Adat dan Terobosan Resolusi Konflik Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top