jpik

Ketika Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Integrasikan Sistem Informasi Kelola Hutan

Foto: Mongabay Indonesia Dikutip dari sumber Mongabay Indonesia Pagi itu, Selasa (29/8/17), di Manggala Wanabhakti, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, rilis SI-PHPL. Hadir dalam peresmian itu, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian, Agus Rahardjo, Ketua KPK dan Viva Yoga Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Ketika Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Integrasikan Sistem Informasi Kelola Hutan Read More »

KLHK Adakan Pertemuan Bagi PI dan Lembaga Sertifikasi untuk Menjalin Komunikasi dan Koordinasi

Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) difasilitasi oleh Multistakeholder Forestry Programme (MFP3) melaksanaan kegiatan dengan judul “Komunikasi dan Koordinasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) dan Pemantau Independen (PI) pada hari ini (15 Agustus 2017) di Bogor. PI dan LP&VI sangat mengapresiasi upaya KLHK dan MFP3 dalam menjembatani kedua-belah pihak

KLHK Adakan Pertemuan Bagi PI dan Lembaga Sertifikasi untuk Menjalin Komunikasi dan Koordinasi Read More »

Newsletter JPIK Edisi Ke – 6

Newsletter JPIK Edisi Ke-6. Newsletter JPIK memberikan update tentang SVLK dan juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh JPIK Nasional ataupun JPIK daerah. Pada Edisi ke – 6 ini, tidak hanya memberikan update mengenai SVLK tetapi juga ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System), salah satu sistem untuk membangun perkebunan sawit secara lestari.

Newsletter JPIK Edisi Ke – 6 Read More »

Kertas Posisi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan

KERTAS POSISI Kelompok Masyarakat Sipil Region Tanah Papua dan Maluku Utara “Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan” INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah Tanah Papua dan Maluku Utara sejak tahun 1982 dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini. Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Tanah Papua dan Maluku Utara tidak terbebas berbagai persoalan praktik

Kertas Posisi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan Read More »

Jawaban JPIK Atas Tanggapan PT IMS atas Laporan “Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal”

Sehubungan dengan penyampaian tanggapan dan klarifikasi dari PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) melalui surat dengan Nomor: 017/IMS-Adm/VI/2017atas laporan JPIK dan EIA tentang MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: Bagaimana Kekebalan Hukum Perusahaan Sawit Ilegal Merusak Reformasi Industri Kayu di Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 7 Juni 2017, melalui surat ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan

Jawaban JPIK Atas Tanggapan PT IMS atas Laporan “Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal” Read More »

Kertas Posisi CSO Region Sulawesi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan

INDUSTRI PERKEBUNAN SAWIT merambah Sulawesi sejak tahun 1980’an dan ekspansinya tetap berjalan hingga kini. Seperti halnya di berbagai kawasan di Indonesia, industri sawit Sulawesi tidak terbebas berbagai persoalan praktik yang tidak ramah lingkungan, rawan perampasan lahan, pelanggaran hak, baik terhadap pekerja maupun masyarakat di sekitarnya, serta perubahan sosial dan budaya. Desakan-desakan perubahan mendasar atau reformasi

Kertas Posisi CSO Region Sulawesi: Sistem Sertifikasi Bukan Sekedar Label Sawit Berkelanjutan Read More »

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia

Bogor, 7 Juni 2017. Dalam laporan terbaru terungkap bahwa kayu yang ditebang secara ilegal di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit nakal, telah disertifikasi menjadi legal melalui skema sertifikasi Indonesia, meskipun Organisasi Non-pemerintah telah berkali-kali melapor kepada polisi, pejabat penegak hukum kehutanan, dan praktisi sertifikasi. Laporan – Masih Perizinan Bagi Tindak Kriminal – dirilis

Perusahaan Sawit Ilegal dan Kekebalan Hukum Masih Menggerogoti Reformasi Kayu di Indonesia Read More »

Illegal Oil Palm and Impunity Still Undermining Indonesia’s Flagship Timber Reforms

Bogor, 7 June 2017. Timber logged illegally in and around a rogue oil palm plantation is being certified legal under Indonesia’s flagship timber certification system, despite repeated NGO reports to police, forestry enforcement officials, and certification professionals, a new report reveals. The report – Still Permitting Crime – published today by Indonesia’s Independent Forest Monitoring

Illegal Oil Palm and Impunity Still Undermining Indonesia’s Flagship Timber Reforms Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top