Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) adalah sebuah jaringan independen yang didirikan pada tanggal 23 September 2010 oleh 29 LSM dari Aceh hingga Papua. Sejak 2014, JPIK secara rutin mempublikasikan Newsletter setiap 6 bulan sekali. Newsletter ini sebagai salah satu wadah untuk memberikan informasi mengenai kerja JPIK dan kondisi terkini terkait kondisi kehutanan di Indonesia, terutama […]
LOMBA MENULIS ARTIKEL Read More »
PERNYATAAN SIKAP Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Pemerintah Indonesia telah menyatakan secara konkrit komitmen dan langkah nyatanya dalam memberantas illegal logging dan perdagangan kayu dan produk kayu yang dipanen secara ilegal. Diawali dengan menjadi tuan rumah Konferensi Asia Timur yang membahas tentang Penegakan Hukum dan Tata kelola Pemerintahan (Forest Law Enforcement Governance/FLEG) di Bali pada
Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Utara pada bulan Agustus 2016. Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian: Verifier1.4. Pada penilikan pertama ditemukan adanya perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi APL seluas ±11.470,87 Ha dan dari pihak perusahaan belum melakukan perubahan perencanaan jangka panjang (revisi RKUPHHK-HT) karena penataan batas areal kerja belum temu gelang. Namun pada hasil penilikan
Pemantauan dilakukan Terhadap PT Intraca Hutani Lestari Read More »
Pemantauan ini dilakukan oleh JPIK Jambi pada bulan Mei – Juni 2016. Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian : Verifier 3.1.2. Tidak ditemukan adanya papan informasi kawasan lindung. Pada kawasan PT WKS distrik 4, terdapat areal seluas 10 hektar dengan kondisi tutupan hutan yang relative bagus. Informasi dari masyarakat desa xxxx, kawasan tersebut merupakan kawasan lindung
Pemantauan dilakukan Terhadap PT Wirakarya Sakti Read More »
Penting Memperkuat Pengawasan Hutan dan Penegakan Hukum, untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan Jakarta, 30 Agustus 2016 – Pemerintah Indonesia telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola hutan, pemberantasan pembalakan liar dan perdagangannya. Sistem yang sudah disusun secara multi pihak ini, menempatkan masyarakat sipil sebagai
Pernyataan Pers Bersama Organisasi Pemantau Independen Kehutanan Read More »
Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menjadi sorotan berbagai pihak dari tingkat lokal, nasional, hingga global. Terdapat beberapa isu krusial dan mendasar yang menjadi permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia. Penegakan hukum yang lemah, kapasitas kelembagaan manajemen hutan pada level tapak yang lemah, tumpang tindih kebijakan hingga permasalahan tenurial melahirkan berbagai macam konflik multidimensi.
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang telah dikembangkan sejak tahun 2003 melalui proses multipihak bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu di Indonesia berasal dari sumber-sumber yang legal yang dapat diverifikasi. Selain itu SVLK juga menjadi alat promosi kayu legal guna mengatasi pembalakan liar yang juga menjadi sentral dalam perjanjian kemitraan antara Indonesia dan
Pertemuan Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Read More »
Bogor, 30 Juni 2016. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan konflik antara Masyarakat Adat Muara Tae dengan perkebunan kelapa sawit PT Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ), First Resources Group. Desakan ini disampaikan paska terjadinya intimidasi dan ancaman pembunuhan terhadap masyarakat adat yang menolak pelepasan hutan adat Dayak Benuaq di Muara Tae
Saatnya Pemerintah Bertindak Cepat dan Nyata dalam Menyelesaikan Konflik di Muara Tae Read More »
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan diharapkan dapat diimplementasikan secara penuh tanpa adanya pengecualian. SVLK merupakan sistem yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan melibatkan multipihak sebagai upaya untuk memberikan kepastian produk kayu dan bahan bakunya diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas. Dengan kepastian
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
