jpik

Tanggapan – Rencana Revisi Permendag Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan vs SVLK

Tinggalkan Komentar / Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Pernyataan Pemantau Independen Tanggapan atas Rencana Revisi Permendag tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dalam hubungannya dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Jakarta, 5 Oktober 2015 Penghapusan batas waktu penggunaan dokumen Deklarasi Ekspor (DE) jelas-jelas merupakan langkah mundur dalam mewujudkan pelaksanaan SVLK secara penuh, dan ini juga merupakan inkonsistensi Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mendukung pelaksanaan […]

Tanggapan – Rencana Revisi Permendag Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan vs SVLK Read More »

Bila Deklarasi Ekspor Abaikan SVLK, Nasib Hutan Bakalan Makin Merana

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Hutan Kalteng yang terbabat sawit. Di daerah ini, tak jarang dijumpai perusahaan membuka hutan hanya berbekal izin dari kepala daerah tanpa ada izin soal penggunaan hutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, berulang kali mengatakan, illegal logging kini bertransformasi, salah satu lewat pembukaan huta n buat kebun sawit dengan kayu-kayu ilegal yang beredar di

Bila Deklarasi Ekspor Abaikan SVLK, Nasib Hutan Bakalan Makin Merana Read More »

Membongkar Gurita Korupsi Di PERHUTANI

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Puluhan miliar rupiah uang negara di Perum Perhutani raib. Modusnya dengan aktivitas kerjasama penyertaan modal bertentangan dengan jumlah aturan perundang-undangan. Perum Perhutani memiliki areal kerja di seluruh Pulau Jawa dengan berbagai jenis usaha. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan yang banyak bergerak di bidang penanaman pohon jati ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak

Membongkar Gurita Korupsi Di PERHUTANI Read More »

News Letter JPIK Edisi 3

Tinggalkan Komentar / Buletin / Oleh

Setelah News Letter JPIK edisi kedua terbit pada April 2015, kembali terbit News Letter JPIK edisi ketiga. Pada edisi ketiga kali ini kami tetap menerbitkan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.Newsletter JPIK Edisi Ketiga berisi tentang : Keluhan Terhadap Insiden dan Indikasi Pelanggaran HAM Oleh PT Wirakarya Sakti. KLHK Tutup Informasi Kepada

News Letter JPIK Edisi 3 Read More »

Tak Wajibkan SVLK, Kebijakan Ekspor Ini Bikin Langkah Mundur Tata Kelola Hutan

Kabar / Oleh

“Kalau saya dengar isu DE (deklarasi ekspor) mau paten, itu satu langkah kemunduran. Ibarat sudah ngerjakan soal SMA, lalu kembali lagi ke kerjaan SD.” Begitu respon pengrajin Jepara, Febti Estiningsih, kala mendengar rencana perubahanaturan ekspor produk mebel kayu dan kerajinan tak perlu menggunakan dokumen V-Legal.

Tak Wajibkan SVLK, Kebijakan Ekspor Ini Bikin Langkah Mundur Tata Kelola Hutan Read More »

KLHK dituntut mematuhi UU Keterbukaan Informasi

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Jakarta, 10 Juni 2015. Sekelompok organisasi lingkungan menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mematuhi UU Keterbukaan Informasi sesuai dengan putusan sidang sengketa informasi publik yang dijatuhkan Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 8 Mei 2015. Dalam sidang tersebut KIP mengabulkan permohonan informasi oleh FWI dan menyatakan bahwa beberapa jenis informasi yang dimohonkan merupakan dokumen

KLHK dituntut mematuhi UU Keterbukaan Informasi Read More »

Today, the Public Information Disclosure Act Begins to Be Enforced

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Bogor, 8 May 2015. The Central Information Commission (Komisi Informasi Pusat/KIP) has granted FWI’s request for information. The decision was recited by the chairman of commissionary board in information dispute trial between FWI and Ministry of Environment and Forestry. After the receipt of the injunction (amar putusan), the Ministry shall comply with the decision and

Today, the Public Information Disclosure Act Begins to Be Enforced Read More »

Hari Ini Undang-undang Keterbukaan Informasi Mulai Ditegakkan

Tinggalkan Komentar / Kabar / Oleh

Bogor, 8 Mei 2015. Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi FWI. Keputusan ini dibacakan oleh ketua majelis komisioner dalam sidang sengketa informasi antara FWI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah diterimanya amar putusan, KLHK harus mematuhi putusan dan segera menyerahkan data yang dimohonkan. Putusan majelis komisioner tersebut menunjukan bahwa Komisi Informasi serius dalam menjalankan

Hari Ini Undang-undang Keterbukaan Informasi Mulai Ditegakkan Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top