jpik

Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia

Kabar / Oleh

Jakarta & London, 2 November 2015. Berbagai organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa keputusan mendadak untuk membebaskan 15 kelompok produk dari sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia dapat mengakibatkan tertutupnya akses produk-produk kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa, menunda atau menyabotase kesepakatan perdagangan kayu Uni Eropa-Indonesia yang telah dirundingkan cukup lama, serta merugikan reputasi industri kehutanan Indonesia.

Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia Read More »

Kemendag Tidak Dukung Penuh Pelaksanaan SVLK

Kabar / Oleh

Pagi yang mengejutkan bagi pemantau independen yang terus mendorong pemberlakuan pelaksanaan SVLK secara penuh. Bagaimana tidak, setelah keluarnya berita yang dimuat oleh thejakartapost.com bahwa kementerian perdagangan akan menarik keputusan kewajiban SVLK bagi Industri hilir, kami dihadapkan kenyataan dengan keluarnya Permendag No. 89 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan yang bertolak belakang dengan berita

Kemendag Tidak Dukung Penuh Pelaksanaan SVLK Read More »

PERNYATAAN SIKAP JPIK JATIM: Tentang Rencana Kementrian Perdagangan Menghapus SVLK Bagi Industri Kayu

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai kawasan yang paling banyak jumlah sebaran industri kayu primer (IUIPHHK) maupun industri kayu lanjutan (mebel dan furniture) dengan basis ekspor mapun maupun domestik. Selain mempunyai potensi tersebut Jawa Timur sangat strategis untuk bisnis tata niaga kayu karena mempunyai pelabuhan Gresik, Surabaya dan Pasuruan. Ekspor produk kayu

PERNYATAAN SIKAP JPIK JATIM: Tentang Rencana Kementrian Perdagangan Menghapus SVLK Bagi Industri Kayu Read More »

Kemendag Tak Dukung SVLK, Kementerian Siti Kecewa

Kabar / Oleh

TEMPO.CO , Surabaya : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kecewa karena tidak dilibatkan Kementerian Perdagangan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 66 Tahun 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. “Kemendag tidak pernah berkordinasi dengan kami,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agus Justianto, Kamis 15 Oktober

Kemendag Tak Dukung SVLK, Kementerian Siti Kecewa Read More »

Ini Penilaian KPK Soal Pro-Kontra SVLK

Kabar / Oleh

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) masih dibutuhkan untuk menjamin legalitas produk ekspor industri kehutanan di tingkat hulu hingga hilir. Peneliti Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Hariadi Kartodihardjo menilai SVLK berperan penting untuk memastikan keabsahan dokumen perizinan di sektor kehutanan. Dia menengarai tanpa SVLK perusahaan kerap abai terhadap prosedur

Ini Penilaian KPK Soal Pro-Kontra SVLK Read More »

Gov’t Should be Firm on Timber Legality

Kabar / Oleh

TEMPO.CO, Jakarta-Executive Director of the Association of Indonesian Furniture and Handicraft Industry (Asmindo) Sumardjani Liman asked the government to review the implementation of wood legality verification system (SVLK) for export-oriented wood and wood products. So far, the system applies only to the local industry. “Many small and medium industries, even large furniture businesses do not

Gov’t Should be Firm on Timber Legality Read More »

Kenapa Asmindo & Amkri Beda Sikap Soal Pemberlakuan SVLK?

Kabar / Oleh

Bisnis.com, JAKARTA – Dua asosiasi pelaku usaha mebel berbeda sikap dalam memandang implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) mendukung SVLK diberlakukan penuh pada 2016. Sebaliknya, Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri) menolak penerapan SVLK khusus untuk produk hilir.

Kenapa Asmindo & Amkri Beda Sikap Soal Pemberlakuan SVLK? Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top