JAKARTA, RadarPena.com – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) meminta pemerintah untuk tegas terhadap perusahaan yang tidak memiliki legalitas dalam pengelolaan kayu. Sebab pantauan JPIK, banyak perusahaan yang tidak patuh pada pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), khususnya di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Penelusuran empat organisasi lingkungan dan HAM menemukan ketidakpatuhan perusahaan pemegang izin dalam penerapan SVLK di Sumatra Utara, Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Empat organisasi itu adalah Forest Watch Indonesia, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah upaya yang

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merilis inisial 23 Korporasi yang terkena sanksi administrasi sebagai implikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Sanksi administrasi tersebut didominasi sanksi pembekuan izin 16 perusahaan, lalu untuk paksaan pemerintah pada 4 perusahaan, pencabutan izin lingkungan pada 2 perusahaan, dan 1 pencabutan hak pengusahaan hutan. Ini sudah melalui tahapan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Joko Widodo didesak untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).