jpik

Industri Kayu: Perusahaan 3 Provinsi Ini Tak Patuhi SVLK

Kabar / Oleh

Bisnis.com, JAKARTA — Penelusuran empat organisasi lingkungan dan HAM menemukan ketidakpatuhan perusahaan pemegang izin dalam penerapan SVLK di Sumatra Utara, Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Empat organisasi itu adalah Forest Watch Indonesia, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah upaya yang […]

Industri Kayu: Perusahaan 3 Provinsi Ini Tak Patuhi SVLK Read More »

23 Korporasi Kena Sanksi Kementrian LHK

Kabar / Oleh

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merilis inisial 23 Korporasi yang terkena sanksi administrasi sebagai implikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini. Sanksi administrasi tersebut didominasi sanksi pembekuan izin 16 perusahaan, lalu untuk paksaan pemerintah pada 4 perusahaan, pencabutan izin lingkungan pada 2 perusahaan, dan 1 pencabutan hak pengusahaan hutan. Ini sudah melalui tahapan

23 Korporasi Kena Sanksi Kementrian LHK Read More »

Ketidakpatuhan SVLK, Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam & Gambut

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Jakarta, 22 Desember 2015. Ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan SVLK dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam masih ditemukan di lapangan. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan SVLK.

Ketidakpatuhan SVLK, Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam & Gambut Read More »

Pelanggaran SVLK dan Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam Dan Lahan Gambut

Lembar Fakta / Oleh

A. Latar Belakang Penebangan liar di Indonesia mencapai puncaknya pasca turunnya presiden Soeharto dan era reformasi dimulai. Krisis ekonomi dan ketidakpastian hukum setelah peralihan kekuasaan dimanfaatkan dengan baik oleh sejumlah orang yang memiliki pengaruh untuk mengeksploitasi sumber daya hutan, terutama kayu-kayu tropis yang memiliki nilai komersial tinggi. Pada masa tindak penebangan liar mencapai puncak, tingkat

Pelanggaran SVLK dan Pengingkaran Kebijakan Perlindungan Hutan Alam Dan Lahan Gambut Read More »

Di Sela COP 21, Indonesia dan China Bahas Kayu

Kabar / Oleh

PARIS, KOMPAS.com – Indonesia dan China membahas promosi perdagangan kayu legal dari Indonesia yang berbasiskan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SLVK), untuk menguatkan hubungan perdagangan kedua negara. Pertemuan berlangsung di sela-sela COP 21 UNFCCC mengenai perubahan iklim di Paris, Prancis, Selasa (1/12/2015). Delegasi Indonesia dipimpin Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Di Sela COP 21, Indonesia dan China Bahas Kayu Read More »

Back-Door Relaxation of Legal Timber Scheme Weakens Forest Governance Reform, Threatens EU Market Access for Indonesia’s Furniture Exports, and Undermines Brand Indonesia

Kabar / Oleh

Jakarta & London, 2 November 2015. The last minute exemption of 15 product-groups from Indonesia’s timber legality verification system (SVLK) threatens to block EU market access for these products, delay or sabotage a long-negotiated EU-Indonesia timber trade agreement, and undermine Indonesia’s forest industry reputation, NGOs have warned. The warning, from Indonesia’s Independent Forest Monitoring Network

Back-Door Relaxation of Legal Timber Scheme Weakens Forest Governance Reform, Threatens EU Market Access for Indonesia’s Furniture Exports, and Undermines Brand Indonesia Read More »

Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia

Kabar / Oleh

Jakarta & London, 2 November 2015. Berbagai organisasi non-pemerintah menyatakan bahwa keputusan mendadak untuk membebaskan 15 kelompok produk dari sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) Indonesia dapat mengakibatkan tertutupnya akses produk-produk kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa, menunda atau menyabotase kesepakatan perdagangan kayu Uni Eropa-Indonesia yang telah dirundingkan cukup lama, serta merugikan reputasi industri kehutanan Indonesia.

Pelonggaran Peraturan Skema Legalitas Kayu Melemahkan Reformasi Tata Kelola Kehutanan, Mengancam Akses Pasar Uni Eropa bagi Ekspor Furnitur Indonesia, dan Merugikan Merk Indonesia Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top