jpik

Gakkum KLHK Tahan Komisaris CV SBM Terkait Illegal Logging

Kabar / Oleh

Balai Gakkum Wilayah Maluku Papua, 18 Maret 2020, menetapkan IQ (Komisaris CV SBM) sebagai tersangka pelaku illegal logging dan menahannya di Rutan Polda Maluku, Ambon. Balai juga mengamankan barang bukti yaitu 1 alat berat loader (kepiting) merk Komatsu, 2 bulldozer merk Caterpillar, dan 25 batang kayu bulat gelondongan berbagai ukuran dan jenis. Kayu gelondongan itu […]

Gakkum KLHK Tahan Komisaris CV SBM Terkait Illegal Logging Read More »

KLHK Tangkap Buronan Cukong Kayu Sonokeling Ilegal

Kabar / Oleh

Bandar Lampung, 5 Maret 2020. Tim Gabungan Balai Gakkum Sumatera, Polda Lampung, dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 4 Maret 2020, menangkap CP (46) cukong kayu sonokeling illegal, warga Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, yang sudah sejak 10 Februari 2020 menjadi buronan. CP ditangkap saat berada di penginapan di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. PPNS

KLHK Tangkap Buronan Cukong Kayu Sonokeling Ilegal Read More »

KLHK Tetapkan Tersangka dan Sita Ratusan Batang Kayu Olahan Ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat

Kabar / Oleh

Pontianak, 25 Februari 2020. Penyidik SPORC Brigade Bekantan Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan pada tanggal 20 Februari 2020, menetapkan AR (38) sebagai tersangka kasus pengangkutan kayu olahan ilegal sebanyak 148 batang kayu ulin/belian tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK), di Sungai Pawan, Kabupaten Ketapang. Saat ini AR ditahan di Lembaga Pemasyarakatan

KLHK Tetapkan Tersangka dan Sita Ratusan Batang Kayu Olahan Ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Read More »

Gakkum KLHK Menahan Pembalak Kayu Ilegal di Raja Ampat

Kabar / Oleh

Sorong, 06 Februari 2020. Tim Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Maluku Papua berhasil menahan HN dan S, dua pelaku illegal logging beserta 100 m3 kayu jenis merbau (Intsia bijuga) berbagai ukuran sebagai barang bukti, di Perairan Kalwal Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat, 3 Februari 2020. Petugas juga mengamankan Kapal KM Sumber Harapan III,

Gakkum KLHK Menahan Pembalak Kayu Ilegal di Raja Ampat Read More »

Workshop dan Lokalatih Pemantauan Independen Bagi Masyarakat Lokal / Adat di Tiga Region (Jawa, Kalimantan, dan Sumatera)

Kabar / Oleh

Pemantau Independen (PI) merupakan salah satu aktor utama dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia. PI terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi SVLK oleh pelaku kehutanan guna memastikan akuntabilitas dan kredibilitas SVLK. Keberadaan PI terhadap pemantauan pelaksanaan SVLK berdampak baik terhadap upaya

Workshop dan Lokalatih Pemantauan Independen Bagi Masyarakat Lokal / Adat di Tiga Region (Jawa, Kalimantan, dan Sumatera) Read More »

Newsletter JPIK Edisi 14 “The Monitor”

Buletin / Oleh

Dalam melakukan pemantauan perlu adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integritas, agar kerja-kerja monitoring pelaksanaan SVLK dapat berjalan dengan baik. Pelatihan pemantauan bagi masyarakat adat/lokal telah diselenggarakan oleh JPIK pada bulan Agustus – September 2019, di ikuti oleh perwakilan masyarakat lokal dan adat yang berada di 8 Provinsi di Indonesia. Lokasi tersebut dipilih

Newsletter JPIK Edisi 14 “The Monitor” Read More »

Catatan Kritis Pemantau Independen “Perbaikan Sistem Harus Dilakukan Secara Terus Menerus, Agar Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK Terus Meningkat”

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Pelaksanaan Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) sebagai salah satu capaian dari Perjanjian Kemitraan Sukarela atau Voluntary Partnership Agreement (VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa telah memasuki tahun ketiga, sejak ditetapkannya pada November 2016. Kesepakatan ini memastikan agar seluruh produk kayu dari Indonesia memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini diterapkan di

Catatan Kritis Pemantau Independen “Perbaikan Sistem Harus Dilakukan Secara Terus Menerus, Agar Kredibilitas dan Akuntabilitas SVLK Terus Meningkat” Read More »

3 Tahun Lisensi FLEGT: Tanpa Integritas, Agenda Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Melalui SVLK Akan Lamban

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Jakarta, 17 November 2019. Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Lisensi FLEGT) sudah berjalan selama tiga (3) tahun setelah ditetapkannya pada bulan November 2016. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan organisasi Pemantau Independen lainnya menilai walaupun secara umum FLEGT-VPA berjalan dengan baik masih terdapat persoalan seperti penebangan liar, konflik tata batas, deforestasi, dan penyalahgunaan

3 Tahun Lisensi FLEGT: Tanpa Integritas, Agenda Perbaikan Tata Kelola Kehutanan Melalui SVLK Akan Lamban Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top