jpik

Integritas Pengelolaan Hutan Harus Meningkat, Demi Keberlangsungan Fungsi Ekosistem

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Bogor, 08 November 2019. Laporan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang bertajuk – PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan – mengungkap tantangan kelestarian dan keberlanjutan pada konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang sudah bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), tapi terancam oleh aktivitas pertambangan batu bara, pembukaan perkebunan kelapa sawit […]

Integritas Pengelolaan Hutan Harus Meningkat, Demi Keberlangsungan Fungsi Ekosistem Read More »

PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan

Laporan / Oleh

Didalam laporan ini dimuat informasi kredensial, kinerja, dan nilai tambah dari standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Indonesia. Secara spesifik, didalam laporan ini memuat penilaian terhadap sejauh mana PHPL dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan dan legalitas sumber daya kayu di Indonesia. Secara metodologi, analisis dilakukan di dua Provinsi sampling (Kalimantan Tengah dan Timur) untuk membandingkan kondisi

PHPL: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan Read More »

Menanti Ketegasan Lembaga Sertifikasi dan PT.Pertamina untuk mewujudkan #cleanbiofuelforall

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

[Bogor, 02 November 2019] Roundtable on Sustainable Palm Oil atau yang dikenal dengan RSPO, merupakan asosiasi nirlaba yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan di industri minyak sawit dunia. Setiap tahunnya RSPO rutin mengagendakan perhelatan akbar, yaitu RT RSPO. Tahun ini RT RSPO ke-17 akan dilaksanakan di Bangkok Thailand mulai tanggal 3-5 November 2019 mendatang. Mengingat kebakaran

Menanti Ketegasan Lembaga Sertifikasi dan PT.Pertamina untuk mewujudkan #cleanbiofuelforall Read More »

PN Palangkaraya Kabulkan Gugatan Karhutla KLHK terhadap PT. AUS

Kabar / Oleh

Palangkaraya, Rabu, 23 Oktober 2019, Majelis Hakim PN Palangkaraya yang diketuai Hakim Kurnia Yani Darmono, SH., M.Hum dengan Anggota Hakim Mahfudin, SH., MH dan Alfon, SH., MH mengabulkan Gugatan KLHK terhadap PT Arjuna Utama Sawit (AUS). PT AUS dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas kebakaran yang terjadi dilokasi PT AUS seluas 970 Ha di Katingan

PN Palangkaraya Kabulkan Gugatan Karhutla KLHK terhadap PT. AUS Read More »

Menagih Tanggung Jawab Lembaga Keuangan dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi setiap tahun terutama di Sumatra dan Kalimantan, dan konflik lahan dengan masyarakat menandakan banyak hal yang masih harus diperbaiki oleh Pemerintah Indonesia agar penggunaan minyak sawit sebagai sumber bahan bakar untuk biodiesel harus berasal dari sumber yang dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Peran serta pihak keuangan seperti

Menagih Tanggung Jawab Lembaga Keuangan dalam Kebakaran Hutan dan Lahan Read More »

Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit

Laporan / Oleh

September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas

Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit Read More »

Menuntut Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Pembakar Hutan terhadap Masyarakat Korban Asap dan Lingkungan Hidup

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

[Jakarta, 19 September 2019] Bencana kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Indonesia. Kabut asap nampak memenuhi pulau Kalimantan dan bagian selatan Sumatera. Kini, Indonesia tidak hanya memiliki dua musim. Ada satu musim baru yang muncul sejak pertengahan tahun 1997, yaitu musim asap. Pemerintah tampaknya sudah berusaha melakukan banyak hal untuk menghindari bencana asap. Namun, bencana

Menuntut Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Pembakar Hutan terhadap Masyarakat Korban Asap dan Lingkungan Hidup Read More »

Alih-alih Peningkatan Ekspor, Pemerintah Justru Membuka Peluang Ketidakpatuhan dan Pelanggaran oleh Eksportir Produk Kayu

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Bogor, 18 September 2019. Satu dekade proses perbaikan tata kelola hutan di Indonesia melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kini terancam runtuh, hal ini akibat usulan tidak mewajibkannya penerapan SVLK untuk kegiatan ekspor ke Amerika yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada saat rapat terbatas dengan Presiden. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

Alih-alih Peningkatan Ekspor, Pemerintah Justru Membuka Peluang Ketidakpatuhan dan Pelanggaran oleh Eksportir Produk Kayu Read More »

KPK, Bagaimana Nasibmu Nanti?

Kabar / Oleh

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah menyetujui Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Persetujuan itu disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) Jokowi Nomor R-42/Pres/09/2019 yang menjelaskan bahwa Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR. Terdapat beberapa poin

KPK, Bagaimana Nasibmu Nanti? Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top