Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah menyetujui Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK). Persetujuan itu disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) Jokowi Nomor R-42/Pres/09/2019 yang menjelaskan bahwa Presiden menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas revisi UU KPK bersama DPR. Terdapat beberapa poin
KPK, Bagaimana Nasibmu Nanti? Read More »
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah berlaku sekitar 10 tahun di Indonesia, yaitu sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009. Selama 10 tahun diterapkan, telah terjadi banyak penyempurnaan dari standar penilaian yang digunakan untuk menilai atau memverifikasi unit usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi dalam skema SVLK, yaitu sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau Verifikasi
Penguatan Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Read More »
Perkembangan Industri Kehutanan di Jawa Timur Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah strategis dalam perdagangan kayu di Indonesia. Kondisi demikian membuat industri pengolahan kayu banyak berkembang di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan Data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, terdapat 1.084 unit usaha pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di Jawa Timur. Pasokan
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diberlakukan secara wajib sejak Tahun 2009 di Indonesia, bertujuan untuk perbaikan tata kelola disektor kehutanan dan perdagangannya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal dapat dihentikan. Pada Bulan Desember 2018 sampai Bulan Februari 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyita lebih dari 400
Newsletter JPIK Edisi 13 “The Monitor” Read More »
Samarinda, 12 Juli 2019. Penyidik SPORC Brigade Enggang Seksi Wilayah II Samarinda, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan hari Rabu (10/7/2019) sekitar pukul 9.30 WITA mengamankan 3 aktor intelektual illegal logging yang berinisial N (51) asal Nunukan, Y (57) asal Balikpapan dan RH (56) asal Nunukan, di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Penyidik menetapkan ketiga orang
Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai 22,2 juta hektare (Sawit Watch, 2018) dengan 30% diantaranya dimiliki oleh petani. Industri perkebunan sawit saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, dengan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil (CPO)) mencapai 12% dari ekspor nasional dengan total produksi pada 2016 mencapai 31 juta
Samarinda, Kaltim. Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda, pada hari jum’at tanggal 14 Juni 2019 dalam suatu operasi gabungan, berhasil mengamankan 16 orang dan kapal KLM Kartika bermuatan sekitar 30 M3 kayu Galam dari kawasan Cagar Alam Teluk Apar di Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur. Penyidik
Newsletter “The Monitor” ke-12 kali ini menyajikan berbagai informasi terkait perkembangan dan perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia. Pada Desember 2018 lalu JPIK sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia diundang dalam pertemuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Bangkok. Dalam rangka memperingati hari anti korupsi internasional tersebut JPIK ikut serta berpartisipasi melawan kejahatan dan korupsi
Newsletter JPIK Edisi 12 “The Monitor” Read More »
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Henoc Budi Setiawan dari CV Sorong Timber Irian, tersangka kasus pembalakan liar kayu di Propinsi Papua, melawan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Ditjen Gakkum), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12 April 2019. Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menyambut baik putusan praperadilan
Pengadilan Jakarta Pusat Menolak Praperadilan Tersangka Kasus Kayu Ilegal Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
