SILK sebagai pusat informasi legalitas kayu di Indonesia saat ini menjadi rujukan data bagi banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian sistem informasi ini harus terus dikembangkan demi mendukung berjalannya implementasi SVLK ke arah yang lebih. Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi perbaikan keterbukaan informasi
SILK: Penting dan Perlu Ditingkatkan Read More »
Kayu gelondongan ditemukan oleh Direktorat Polairud (Polisi Air dan Udara) Polda Sumatera Selatan pada 18 April 2018 diperairan sungai Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kayu dalam jumlah ribuan batang itu diduga hasil illegal loging.
Ribuan Kayu Diduga Hasil Penebang Liar Ditemukan di Sumatera Selatan Read More »
Pemantauan terhadap 22 perusahaan yang menggunakan kayu bulat di 6 (enam) provinsi yaitu Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh JPIK pada bulan Maret 2015. Hanya terdapat satu perusahaan di Kalimantan Tengah yang mematuhi aturan penggunaan Tanda V-Legal, meskipun tidak semua kayu dan produk kayu yang berada di perusahaan
Pemantauan Penggunaan Tanda V-Legal pada Peredaran Kayu Bulat Read More »
Kebutuhan untuk menyebarluaskan bahan pelatihan bagi pemantauan SVLK, baik untuk organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat, melahirkan ide untuk menyusun modul pelatihan yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) pada tahun 2012 melalui fasilitasi Kemitraan dan Telapak. Diinternal JPIK, modul ini diujicobakan oleh beberapa focal point JPIK di beberapa provinsi, untuk pelatihan bagi organisasi masyarakat
Modul Pelatihan Pemantauan SVLK Read More »
Pada periode 2015-2017 JPIK telah memantau perusahaan yang mendapat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Pemantauan dilakukan oleh anggota dan Focal Point JPIK di beberapa Provinsi yaitu pada Provinsi Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jambi, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara.
Pemantauan Terhadap Perusahaan yang Mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu Read More »
Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara sebagai JPIK Banten menerbitkan Buletin Hanjuang Edisi Pertama tahun 2018. Buletin edisi pertama ini menyajikan informasi terkait perkembangan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas kayu (SVLK) di Provinsi Banten, serta aktivitas JPIK Banten dalam melakukan pemantauan peredaran kayu di Provinsi Banten.
JPIK Banten Hanjuang Terbitkan Buletin Edisi Pertama Read More »
Kamis (15/03)-Hasil sensus pada perusahaan pemegang Sertifikat PHPL (S-PHPL) pada periode 2014-2016 ditemukan nilai buruk pada indikator 2.6 terkait kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai.
Jakarta, February 28th 2018. FWI presented in three periods North Sumatera, East Kalimantan, and North Maluku had lost 718.000 hectare of their natural forest. Every hours, natural forest as big as 42 times of soccer field had gone on those three provinces. JPIK assessment to 296 Sustainable Production Forest Management (PHPL) IUIPHHK-HA (Logging Concession) and
Jumat (09/03) – Analisi JPIK terhadap ketersediaan informasi penilaian/verifikasi dan penilikan serta ketersediaan resume publik hasil penilaian yang dilakukan lembaga verifikasi pada periode 2014-2016 belum sepenuhnya tersedia bagi publik.
Informasi Penilaian/Verifikasi Belum Sepenuhnya Tersedia Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
