Laporan terbaru Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Hilangnya Hutan dan Gambut Kita – mengungkap tentang perambahan yang sistematis dan ekstensif, serta penebangan ilegal di dalam Taman Nasional Sebangau (TN Sebangau) menjangkau hingga zona rehabilitasi dan zona rimba. Taman Nasional Sebangau di Provinsi Kalimantan Tengah berperan penting dalam perlindungan lahan gambut. Dari 2,7 juta hektar […]
Hilangnya Hutan dan Gambut Kita Read More »
Laporan terbaru Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Hilangnya Hutan dan Gambut Kita – mengungkap tentang perambahan yang sistematis dan ekstensif, serta penebangan ilegal di dalam Taman Nasional Sebangau (TN Sebangau) menjangkau hingga zona rehabilitasi dan zona rimba. Pemantauan berulang JPIK dari akhir tahun 2016 hingga awal 2018 menemukan hutan dan lahan gambut telah dikonversi
Hutan dan Gambut Terbakar, Taman Nasional Sebangau Menjadi Kebun Kelapa Sawit Read More »
Telah terbit Newsletter JPIK Edisi 10 “The Monitor”. Newsletter edisi 10 merupakan “The Monitor” keempat yang diterbitkan oleh JPIK. Pada edisi kali ini, JPIK merangkum berbagai kegiatan JPIK sebagai pemantau independen, serta perkembangan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. The Monitor kali ini memuat tentang:
Newsletter JPIK Edisi ke 10 “The Monitor” Read More »
Permasalahan perdagangan kayu ilegal yang marak terjadi di Indonesia merupakan persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui perbaikan tata kelola kepemerintahan secara berkelanjutan. Indonesia dalam hal ini sudah berkomitmen dalam melakukan pemberantasan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Namun ada saja celah pemanfaatan situasi dan kondisi dalam melakukan kejahatan yang dilakukan
Celah Kejahatan dalam Perdagangan Kayu Read More »
Illegal logging dan peredaran kayu ilegal di Papua dalam beberapa bulan terakhir makin meningkat. Maraknya kasus tersebut menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam upaya pencegahannya KPK melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan di Papua.
Maraknya Kasus Illegal Loging di Papua Read More »
Koalisi masyarakat sipil di Indonesia menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Indonesia dan Presiden Dewan Uni Eropa dan pemimpin Negara anggota Uni Eropa. Untuk mendorong pemerintah Indonesia melihat lebih dalam soal dampak usaha perkebunan sawit seperti penyebab perusakan hutan, perampasan tanah, pelanggaran HAM, korupsi dan bencana lingkungan.
JPIK kembali publikasikan “The Monitor” ketiga. Memberitakan tentang perkembangan pengelolaan hutan di Indonesia serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK. The Monitor kali ini yang merupakan newsletter edisi kesembilan memuat tentang: JPIK Luncurkan Buku Empat Tahun Pemantauan 7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu Jawa Timur Peningkatan Kapasitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Langkah Mundur Proses
Newsletter JPIK Edisi ke 9 “The Monitor” Read More »
Hasil pemantauan JPIK pada bulan Agustus 2015, menemukan adanya industri di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menerima dan mengolah kayu dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Salah satu yang teridentifikasi adalah PT Panca Usaha Palopo Plywood (PT PUPP) yang berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. PT PUPP memiliki ruang lingkup usaha IUIPHHK dan IUI
Kasus Industri Penerima Kayu tanpa SVLK Read More »
SILK sebagai pusat informasi legalitas kayu di Indonesia saat ini menjadi rujukan data bagi banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian sistem informasi ini harus terus dikembangkan demi mendukung berjalannya implementasi SVLK ke arah yang lebih. Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi perbaikan keterbukaan informasi
SILK: Penting dan Perlu Ditingkatkan Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
