Sumber Foto: Buku JPIK Jakarta, 28 Februari 2018. FWI memaparkan dalam tiga periode, hutan alam di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara, telah hilang 718 ribu hektare. Setiap jamnya, 42 kali lapangan bola, hutan alam hilang di tiga provinsi tersebut. Kajian JPIK terhadap 296 sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUIPHHK-HA dan HT menemukan […]
Provinsi Jawa Timur memiliki peranan penting dalam hilirisasi peredaran kayu di Indonesia dengan tujuan ekspor ke seluruh dunia. Provinsi Jawa Timur juga merupakan kawasan yang paling banyak jumlah sebaran industri kayu. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur terhadap implementasi SVLK.
Minggu(28/1), Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO dan Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan menilai draft rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Sistem Sertifikasi ISPO yang disusun pada bulan Januari 2018 berpotensi menjadi langkah mundur yang makin melemahkan ISPO.
Langkah Mundur Proses Rancang Ulang Perpres ISPO Read More »
“The Monitor” Newsletter JPIK Edisi 8 Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kembali menerbitkan “The Monitor” yang merupakan tampilan terbaru edisi kedua dari Newsletter JPIK. The Monitor kali ini yang merupakan Newsletter edisi kedelapan memuat tentang:
Newsletter JPIK Edisi ke 8 “The Monitor” Read More »
Jakarta, 20 Desember 2017, Pada hari Rabu, 20 Desember 2017 utusan Organisasi/Lembaga dari Sumatera Barat mendatangi Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK untuk melaporkan dugaan tindak pidana korporasi (perusahaan kayu) yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perusahaan kayu tersebut adalah PT. Minas Pagai Lumber (PT.MPL) selaku pemegang IUPHHK-HA seluas ± 78.000 Hektar dan PT. Salaki Summa
Langgar Hukum Kehutanan, Pemegang IUPHHK-HA Dilaporkan ke Direktorat GAKKUM KLHK Read More »
Bogor, 13 Desember 2017.Pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat dapat kembali marak di Indonesia jika usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pemberlakukan ekspor kayu bulat disetujui. Kaoem Telapak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menolak tegas usulan ini karena dapat menghambat perkembangan industri kayu dalam negeri.
Pembukaan Ekspor Kayu Bulat Beresiko Picu Pembalakan Liar di Indonesia Read More »
Telah terbit “The Monitor”. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kali ini menerbitkan newsletter edisi ke-7 dengan merubah tampilan yang berbeda dari sebelumnya dan memberi tajuk newsletter dengan nama ‘The Monitor’. Media informasi ini tetap menyoroti tentang perkembangan yang terjadi terkait pengelolaan hutan di Indonesia, update perkembangan FLEGT-VPA, serta perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh JPIK.
Newsletter JPIK Edisi ke 7 “The Monitor” Read More »
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) mulai diimplementasikan tahun 2010 sebagai salah satu sistem dalam terlaksananya Kesepakatan Kemitraan Sukarela tentang Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan di Bidang kehutanan (FLEGT VPA). Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa merupakan salah satu upaya agar mampu mengurangi pembalakan liar secara signifikan, dan sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah dari ekspor
Menjaga Kredibilitas SVLK Melalui Pemantauan Independen Read More »
Selasa (19/9), Indonesia kembali mendapatkan kunjungan dari negara lain untuk berbagi pengalaman dalam kesuksesan meraih Lisensi FLEGT yang mulai diberlakukan pada tanggal 15 November 2016 yang lalu. Tidak hanya berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi CSO Laos juga mengunjungi stakeholder lain yang terlibat dalam implementasi SVLK. JPIK sebagai salah satu lembaga pemantau Independen
Kunjungan CSO Laos “Keterlibatan CSO dalam proses FLEGT VPA” Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
