Realisasi bauran energi di Indonesia tertinggal dari target yang ditetapkan. Dari 2018 hingga 2022, peningkatan bauran energi sangat tidak signifikan. Pada 2023, realisasi energi baru terbarukan (EBT) hanya mencapai 12,5 persen, jauh dari target yang ditetapkan yaitu 17,9 persen. Peningkatan realisasi dari 2021 ke 2022 hanya 0,1 persen dan dari 2022 ke 2023 hanya 0,2 […]
Potret Ugal-Ugalan Proyek Biomassa Read More »
Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yang memberi izin organisasi keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dan mineral. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aturan baru itu menyertakan pasal 83A yang memberikan
Sikap Jaringan Gusdurian Menolak Izin Tambang Read More »
European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) atau Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa membawa peluang bagi Indonesia untuk memerangi deforestasi. Namun, implementasi EUDR di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Kertas posisi ini memberikan saran untuk meningkatkan metodologi Benchmarking EUDR agar lebih efektif dalam melindungi hutan Indonesia. Laporan masyarakat sipil mengkaji sektor minyak sawit Indonesia dan memberikan saran
Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit Read More »
Koalisi Masyarakat Sipil bersama perwakilan masyarakat adat Kualan, Kalimantan Barat, melaporkan PT. Mayawana Persada ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tanggal 29 April 2024. Laporan ini mendesak pencabutan izin perusahaan karena diduga melakukan deforestasi seluas 35.000 hektar dari total konsesi 136.710 hektar sejak tahun 2016. Deforestasi ini termasuk perusakan gambut lindung dan habitat
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pencabutan Izin PT. Mayawana Persada Read More »
Di balik rindangnya pepohonan, di antara kicauan burung yang merdu, terukir kisah harmonis antara manusia dan hutan. Hutan, bukan sekadar hamparan hijau yang luas, melainkan rumah bagi keanekaragaman hayati, sumber kehidupan, dan penjaga keseimbangan alam. Namun, seiring berkembangnya zaman, hubungan manusia dan hutan mulai terkikis. Eksploitasi hutan yang berlebihan, pembukaan lahan untuk pembangunan, dan pencemaran
Newsletter JPIK Edisi 20 “The Monitor” Read More »
[fusion_builder_container type=”flex” hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” min_height=”” link=”” background_blend_mode=”overlay” first=”true”][fusion_text] Pemantauan independen merupakan salah satu kunci utama dalam sistem tata kelola hutan di Indonesia yang ditetapkan di bawah sistem Jaminan
Program Forest Guardian yang digagas oleh JPIK Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyuarakan pentingnya kelestarian kawasan konservasi melalui kampanye menggunakan media digital dan memberikan wawasan tentang kehutanan serta jurnalistik kepada kaum muda. Salah satu kegiatan dalam program ini adalah Focus Group Discussion (FGD) “Yang Muda Yang Menjaga” Internalisasi dan Sosialisasi Program Kaum Muda Jaga Hutan
Artikel ini menceritakan tentang revisi kawasan hutan di Bengkulu, khususnya perubahan status kawasan hutan lindung Bukit Sanggul di Kabupaten Seluma menjadi hutan produksi. Revisi ini dilakukan dengan motivasi peningkatan iklim investasi, yang memungkinkan perusahaan pertambangan emas PT Energi Swa Dinamika Muda untuk melakukan pertambangan terbuka atau open pit mining di kawasan tersebut. Pertambangan terbuka memiliki
Pertambangan Open Pit dan Dampaknya Untuk Masyarakat Seluma Read More »
Koalisi #SaveAru, yang terdiri dari aktivis organisasi masyarakat sipil, perempuan, pemuda dan mahasiswa, masyarakat adat dan masyarakat lokal di Kepulauan Aru, menolak rencana investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh PT Wana Sejahtera Abadi (WSA), dan PT Alam Subur Indonesia dan PT Bumi Lestari Internasional, anak Perusahaan Melchor Group Indonesia. Pada 2022, Pemerintah Kabupaten Kep.Aru
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
