jpik

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Waroeng Batok Industries

Pemantauan / Oleh

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada April 2016. Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian: Verifier 1.1.1.(d). Dalam implementasi kelengkapan perizinan, JPIK Jawa Tengah tidak menemukan adanya papan nama perusahaan PT WBI didepan perusahaan. Permendag No. 37 /M-DAG/PER/9/2007 jo. P.116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pada pasal 9 (10) Perusahaan yang tela menerima TDP harus memasang

Pemantauan dilakukan Terhadap PT Waroeng Batok Industries Read More »

Shadowy Brokers Exploit Loopholes in Minister of Trade Decree, Threatening Indonesia’s Timber Laws and and International Trade Deal

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Jakarta, 10 March 2016. Legal loopholes in a controversial 2015 Minister of Trade Decree are being illegally and cynically exploited by a coterie of timber traders masquerading as small and medium enterprises, significantly weakening Indonesia’s flagship timber legality scheme, a new investigative report – Loopholes in Legality – has found.

Shadowy Brokers Exploit Loopholes in Minister of Trade Decree, Threatening Indonesia’s Timber Laws and and International Trade Deal Read More »

Celah Dalam Legalitas : Bagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Dimanfaatkan Oleh Eksportir Kayu Dan Melemahkan Reformasi Hukum

Laporan / Oleh

Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan oleh Beberapa Perusahaan yang Mengatasnamakan IKM Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Celah Dalam Legalitas : Bagaimana Keputusan Menteri Perdagangan Dimanfaatkan Oleh Eksportir Kayu Dan Melemahkan Reformasi Hukum Read More »

Broker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan, Mengancam Reformasi Hukum dan Perjanjian Internasional

Press Release/Kertas Posisi / Oleh

Jakarta, 10 March 2016. Sebuah laporan investigasi yang diluncurkan hari ini – Celah dalam Legalitas – mengungkap bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan pada 2015 telah dieksploitasi oleh sejumlah pengusaha kayu yang mengatasnamakan industri kecil dan menengah, yang secara signifikan telah melemahkan sistem verifikasi legalitas kayu yang berlaku di Indonesia.

Broker Kayu Memanfaatkan Peraturan Menteri Perdagangan, Mengancam Reformasi Hukum dan Perjanjian Internasional Read More »

SVLK Menjadi Koorporasi Kejahatan Kehutanan Dalam Konversi Hutan di Kalimantan Tengah

Kabar / Oleh

Palangka Raya, 27 Januari 2016. Dalam Pantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Kalimantan Tengah selama tahun 2015 sektor tata kelola kehutanan di industri hulu dan industri hilir telah menemukan kasus-kasus indikasi pelanggaran hukum. Kasus-kasus ini telah dilaporkan secara hukum kepada lembaga Kepolisian dan Dinas Kehutanan tetapi dari laporan yang disampaikan tidak ditanggani secara serius. Selain

SVLK Menjadi Koorporasi Kejahatan Kehutanan Dalam Konversi Hutan di Kalimantan Tengah Read More »

JPIK : Banyak Oknum Manfaatkan Kelemahan SVLK

Pemantauan / Oleh

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur mengindikasikan banyak oknum memanfaatkan kelemahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sudah diberlakukan mulai 2010 lalu. Muhammad Ichwan Fokal Point JPIK Jawa Timur mengatakan para oknum ini ingin memanfaatkan kelemahan SVLK dan mereka tetap dengan leluasa menjual kayu yang diindikasikan illegal baik itu dari kayu hutan alam maupun

JPIK : Banyak Oknum Manfaatkan Kelemahan SVLK Read More »

Masih Banyak Perusahaan yang Melanggar Aturan SVLK

Kabar / Oleh

Jakarta (Greeners) – Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) belum sepenuhnya dijalankan dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam ternyata masih ditemukan di lapangan. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Forest Watch Indonesia, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku Utara menemukan masih

Masih Banyak Perusahaan yang Melanggar Aturan SVLK Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

KIRIM LAPORAN
HUBUNGI KAMI

Mulai mengetik dan tekan enter untuk mencari

Scroll to Top