Jakarta, 10 March 2016. Legal loopholes in a controversial 2015 Minister of Trade Decree are being illegally and cynically exploited by a coterie of timber traders masquerading as small and medium enterprises, significantly weakening Indonesia’s flagship timber legality scheme, a new investigative report – Loopholes in Legality – has found.
Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Sejumlah Peraturan oleh Beberapa Perusahaan yang Mengatasnamakan IKM Indonesia memiliki sejarah panjang pemberantasan illegal logging di era 1998-2004. Kejadian tersebut sontak mengundang perhatian berbagai pihak ditingkat nasional, regional bahkan dunia internasional untuk penyelamatan hutan Indonesia. Sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola hutan, Pemerintah Indonesia membangun Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
Jakarta, 10 March 2016. Sebuah laporan investigasi yang diluncurkan hari ini – Celah dalam Legalitas – mengungkap bagaimana Peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan pada 2015 telah dieksploitasi oleh sejumlah pengusaha kayu yang mengatasnamakan industri kecil dan menengah, yang secara signifikan telah melemahkan sistem verifikasi legalitas kayu yang berlaku di Indonesia.
Palangka Raya, 27 Januari 2016. Dalam Pantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Kalimantan Tengah selama tahun 2015 sektor tata kelola kehutanan di industri hulu dan industri hilir telah menemukan kasus-kasus indikasi pelanggaran hukum. Kasus-kasus ini telah dilaporkan secara hukum kepada lembaga Kepolisian dan Dinas Kehutanan tetapi dari laporan yang disampaikan tidak ditanggani secara serius. Selain
SVLK Menjadi Koorporasi Kejahatan Kehutanan Dalam Konversi Hutan di Kalimantan Tengah Read More »
Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur mengindikasikan banyak oknum memanfaatkan kelemahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sudah diberlakukan mulai 2010 lalu. Muhammad Ichwan Fokal Point JPIK Jawa Timur mengatakan para oknum ini ingin memanfaatkan kelemahan SVLK dan mereka tetap dengan leluasa menjual kayu yang diindikasikan illegal baik itu dari kayu hutan alam maupun
JPIK : Banyak Oknum Manfaatkan Kelemahan SVLK Read More »
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) kerap tidak dipatuhi. Pengingkaran terhadap kebijakan terkait perlindungan hutan alam masih ditemukan di lapangan. Kalangan aktivis terus mendesak pemerintah memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan SVLK.
Kayu Tanpa Sertifikat Masih Marak Beredar Di Industri Read More »
Dinamisator Jaringan Pemantau Independen Kehutaan (JPIK) Muhamad Kosar mengatakan, pihaknya menemukan perusahaan industri yang menerima kayu bulat tanpa pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK). Karena itu, pemerintah harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar.
Sanksi Tegas Mutlak Diberikan Kepada Pelanggar SVLK Read More »
Jakarta (Greeners) – Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) belum sepenuhnya dijalankan dan pengingkaran kebijakan terkait perlindungan hutan alam ternyata masih ditemukan di lapangan. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Forest Watch Indonesia, Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku Utara menemukan masih
Masih Banyak Perusahaan yang Melanggar Aturan SVLK Read More »
JAKARTA, RadarPena.com – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) meminta pemerintah untuk tegas terhadap perusahaan yang tidak memiliki legalitas dalam pengelolaan kayu. Sebab pantauan JPIK, banyak perusahaan yang tidak patuh pada pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), khususnya di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara.
Pemerintah Harus Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Perusak Hutan Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
