jpik

Newsletter JPIK Edisi 11 “The Monitor”

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) kembali terbitkan Newsletter edisi 11 “The Monitor”.Pada newsletter “The Monitor” ke-11 ini, JPIK merangkum berbagai informasi perkembangan dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat aktif dalam pengembangan perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Newsletter ini memuat tentang: Konsolidasi Nasional Pemantau Independen dalam Memperkuat Tata Kelola Hutan melalui Pemantauan yang Efektif […]

Newsletter JPIK Edisi 11 “The Monitor” Read More »

Kertas Posisi ; 2 Tahun Pelaksanaan Lisensi FLEGT, Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Harus Ditingkatkan

Kelompok masyarakat sipil Indonesia merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, Lembaga Sertifikasi dan pelaku usaha di sektor kehutanan dan perdagangannya untuk, meningkatkan transparansi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, review perizinan, peningkatan dan penguataan SVLK sebagi sebuah sistem, serta Uni Eropa sebagai importirkayu dari Indonesia harus memastikan penanganan kasus yang berkaitan dengan EUTR berjalan efektif, melalui

Kertas Posisi ; 2 Tahun Pelaksanaan Lisensi FLEGT, Kredibilitas dan Akuntabilitas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Harus Ditingkatkan Read More »

Lima Perusahaan dengan Dokumen Palsu Mengangkut Kayu dari Hutan Papua Ditindak

Bulan Agustus lalu lima perusahaan yang diduga kuat menggunakan dokumen palsu mengangkut kayu dari hutan Papua telah tertangkap. Penangkapan yang berawal dari kecurigaan Dinas Kehutanan Papua terbukti setelah dilakukan uji petik pada kayu yang dimuat kontainer di pelabuhan Jayapura. Perusahaan-perusahaan itu antara lain PT Mutiara Lestari Papua, CV Mandiri Perkasa, CV Wami Star, CV Puspa

Lima Perusahaan dengan Dokumen Palsu Mengangkut Kayu dari Hutan Papua Ditindak Read More »

Perubahan Peraturan SVLK

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan sejak Permenhut No P.38/2009 diterbitkan pertama kalinya. Peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah PermenLHK No P.30/ MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2016. Peraturan tersebut menggantikan Permenhut 43/2014 juncto (jo) PermenLHK 95/2014. Aturan pelaksanaan teknis dari regulasi tersebut adalah Perdirjen PHPL P.14/2016 jo P.15/2016

Perubahan Peraturan SVLK Read More »

Penebangan Liar di Taman Nasional Sebangau Masih Berlanjut

Pada akhir tahun 2016, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendokumentasikan penebangan liar yang terjadi di Tangkiling, Taman Nasional Sebangau. Kayu ditebang secara acak dari berbagai lokasi, tergantung pada potensi kayunya. Salah satu spesies yang paling dicari adalah Shorea spp. yang diolah menjadi kayu gergajian di lokasi penebangan dan diangkut melalui kanal.

Penebangan Liar di Taman Nasional Sebangau Masih Berlanjut Read More »

Pemerintah Dihimbau Serius Melakukan Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO

Forum Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO kembali menyerukan Pemerintah untuk segera membenahi substansi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) serta memperbaiki proses penyusunannya menjadi lebih transparan dan partisipatif sebelum draft peraturan tersebut disahkan. FKMS menilai draft Perpres mengenai sistem sertifikasi mandatori tersebut masih belum memadai untuk memperbaiki tata

Pemerintah Dihimbau Serius Melakukan Perbaikan Sistem Sertifikasi ISPO Read More »

Populasi Orangutan di Taman Nasional Sebangau Terancam Punah

Taman Nasional Sebangau merupakan rumah bagi salah satu populasi terbesar orangutan. Ada sekitar 5.800 lebih individu orangutan berada dalam kawasan Taman Nasional Sebangau. Namun kondisi orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam punah akibat dari perambahan, dan penebangan liar yang terjadi di kawasan Taman Nasional Sebangau. Dari hasil pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) tahun 2016-2018

Populasi Orangutan di Taman Nasional Sebangau Terancam Punah Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top