jpik

Buku Pantau Hutan untuk Masyarakat Sipil

JPIK aktif melakukan pemantauan hutan, menyusun dan mempublikasikan laporan-laporan hasil pemantauan yang dilakukan serta meneruskannya kepada Pemerintah baik dalam kerangka penegakan hukum ataupun perbaikan kebijakan. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh JPIK merupakan modal utama JPIK dalam melakukan advokasi kebijakan terutama berkaitan dengan pengelolaan hutan khususnya kebijakan. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Kementerian Lingkungan Hidup […]

Buku Pantau Hutan untuk Masyarakat Sipil Read More »

Implementasi SVLK pada Hutan Tanaman Industri di 6 Provinsi

Pengelolaan dan pemanfaatan kayu dari hutan alam tropis dianggap dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) karena kegiatan penebangan pohon tanpa penanaman kembali. Izin konsesi hutan tanaman (HTI) terus bertambah dari tahun 2015 hingga 2021, dengan luas yang meningkat. Pasokan bahan baku kayu dari hutan tanaman pada tahun 2021 mencapai 47,02 juta m3, memenuhi sekitar

Implementasi SVLK pada Hutan Tanaman Industri di 6 Provinsi Read More »

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat/Lokal dan Mitra Polisi Hutan dalam Menggunakan Global Forest Watch untuk Memerangi Penebangan Liar dan Deforestasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

Perambahan hutan dan penebangan liar telah menjadi masalah yang merusak lingkungan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah salah satu situs warisan alam dunia terbesar keempat di Indonesia yang terkena dampaknya secara signifikan. Pada tahun 2011, TNKS masuk ke dalam daftar warisan hutan hujan tropis dengan status terancam. Untuk mengatasi

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat/Lokal dan Mitra Polisi Hutan dalam Menggunakan Global Forest Watch untuk Memerangi Penebangan Liar dan Deforestasi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Read More »

Pelatihan Pengenalan Global Forest Watch (GFW) & Forest Watcher untuk JPIK

Pelatihan Global Forest Watch dan Forest Watcher dilatar belakangi oleh maraknya kegiatan deforestasi di hutan primer Indonesia. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sudah lama dimanfaatkan dalam kegiatan pemantauan dan perlindungan hutan, namun deteksi dini deforestasi masih menjadi tantangan tersendiri bagi para penggiat perlindungan hutan. Global Forest Watch adalah platform yang memudahkan pemantauan hutan karena adanya fitur

Pelatihan Pengenalan Global Forest Watch (GFW) & Forest Watcher untuk JPIK Read More »

Newsletter JPIK Edisi 18 “The Monitor”

Sepanjang tahun 2022 ini, agenda lingkungan baik secara global dan nasional banyak digelar. Mulai dari Conference of Parties (COP) ke-27 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang digelar di Sharm El-Sheik, Mesir, pada 6-18 November 2022. Ajang negosiasi pemimpin-pemimpin dunia dalam menyoroti perubahan iklim global seperti dampaknya pada ketahanan pangan dan pertanian. Hingga

Newsletter JPIK Edisi 18 “The Monitor” Read More »

Rambu-Rambu Percepatan Pengakuan Hutan Adat Untuk Pemanfaatan Hutan Kayu Lestari di Tana Papua

Hutan dan sumberdaya alam di tanah Papua sedang tidak baik-baik saja. Deforestasi, illegal logging, perusakan alam, konflik, marginalisasi, dan eksklusi masyarakat adat masih terus terjadi. Minimnya pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan ruang hidupnya menjadi akar masalahnya. Inisiatif kebijakan dan regulasi untuk affirmative action atas hak Orang Asli Papua (OAP) telah dilakukan baik melalui

Rambu-Rambu Percepatan Pengakuan Hutan Adat Untuk Pemanfaatan Hutan Kayu Lestari di Tana Papua Read More »

Hutan Adat (Papua) Menanti Asa

Tana Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memiliki hutan tropis terluas di Indonesia. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), luas kawasan hutan di Papua sebesar 38.153.269 hektare terbagi di Provinsi Papua seluas 29.368.482 hektare dan Provinsi Papua Barat seluas 8.784.787 hektare (atau 91,12% dari luas daratan Tana Papua). Namun perlahan tapi pasti hutan alam

Hutan Adat (Papua) Menanti Asa Read More »

Dinamika dan Penguatan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan SVLK

Kawasan Hutan Indonesia memiliki potensi kayu yang sangat besar, namun pengelolaannya menghadapi tantangan seperti illegal logging yang merusak hutan. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, termasuk penegakan hukum dan promosi kayu legal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga hutan lestari dan mewujudkan good forest governance.

Dinamika dan Penguatan Peran Pemda dalam Penyelenggaraan SVLK Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top