jpik

Analisis Illegal Logging dan Deforestasi

Perubahan penggunaan kawasan hutan secara besar-besaran untuk kebutuhan produksi saat ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya deforestasi, lebih-lebih penggunaan kawasan tersebut dilakukan dengan secara ilegal dan atau izin penggunaan kawasan tersebut didapatkan dari proses korupsi sehingga izin tersebut yang sebenarnya ilegal menjadi seolah-olah legal. Kasus korupsi perizinan penggunaan kawasan hutan menjadi kawasan produksi […]

Analisis Illegal Logging dan Deforestasi Read More »

Sikap Bersama CSO Indonesia mengenai Proposal Regulasi Uji Tuntas Uni Eropa

Kami, kelompok masyarakat sipil Indonesia yang bertandatangan di bawah ini menyambut baik terbitnya proposal Peraturan Uji Tuntas Uni Eropa (European Union Due Diligence Regulation) yang akan mengatur tentang produk bebas deforestasi dan bebas degradasi hutan. Ini menandakan adanya langkah perubahan yang serius dalam respons negara-negara konsumen di Eropa terhadap mendesaknya tantangan krisis iklim, termasuk kesadaran

Sikap Bersama CSO Indonesia mengenai Proposal Regulasi Uji Tuntas Uni Eropa Read More »

Transformasi SVLK : Legalitas Menuju Kelestarian

SVLK adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan legalitas, ketelusuran, dan kelestarian hasil hutan. Pemantauan independen merupakan bagian penting dari implementasi SVLK, yang diatur dalam Permen LHK 08/2021. Organisasi seperti Forest Watch Indonesia (FWI) dan JPIK telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan IUPHHK Hutan Tanaman Industri di enam provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau,

Transformasi SVLK : Legalitas Menuju Kelestarian Read More »

Newsletter JPIK Edisi 17 “The Monitor”

 Sudah dua tahun Pandemi Covid-19 mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dari cara berinteraksi dengan sesama hingga cara bertahan hidup. Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia, juga telah menegur kita tentang terjadinya kerusakan hubungan antara manusia dan alam. Pandemi menjadi suatu peringatan, jika kita tidak merawat hutan dan keanekaragaman

Newsletter JPIK Edisi 17 “The Monitor” Read More »

Serial FGD Keempat “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Aceh”

23 Desember 2021 – Serial FGD “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK” kali ini berlangsung di Aula Hotel Ayani Banda Aceh. Kurang lebih 15 peserta yang hadir secara langsung dari berbagai elemen pemerintah daerah antara lain: Dinas Kehutanan Daerah, BPHP, KPH, dan beberapa focal point JPIK yang ada

Serial FGD Keempat “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Aceh” Read More »

Serial FGD Ketiga “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Sumatera Selatan”

20 Desember 2021 – Provinsi Sumatera Selatan menjadi tuan rumah serial FGD ketiga dengan tajuk “Membangun Sinergi Antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen Dalam Implementasi SVLK”. Acara berlangsung di Hotel Amaris, Palembang dan dihadiri oleh beberapa peserta baik dari pihak Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kehutanan, KPH Lalan Mendis maupun focal point JPIK. Selain

Serial FGD Ketiga “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Sumatera Selatan” Read More »

Prosiding Serial Webinar Wanasvara Koalisi Moratorium

Keberlakuan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit (In-pres Moratorium Sawit) telah berakhir di tanggal 19 September 2021 yang lalu. Namun, hingga tulisan ini dibuat, belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai kelanjutan Inpres ini, apakah memang resmi dihentikan atau akan diperpanjang. Terlepas

Prosiding Serial Webinar Wanasvara Koalisi Moratorium Read More »

Serial FGD Kedua “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Kalimantan Barat”

16 Desember 2021 – Serial FGD Kedua yang diadakan di Provinsi Kalimantan Barat bertempat di gedung pertemuan Hotel Neo Gajah Mada, Kota Pontianak. Masih dalam tajuk yang sama yaitu “Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen (PI) dalam Impelementasi SVLK”. Serial kegiatan yang berlangsung merupakan program yang didukung oleh Ford Foundation serta

Serial FGD Kedua “Membangun Sinergi Antar Dinas Kehutan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen dalam Implementasi SVLK di Provinsi Kalimantan Barat” Read More »

Rakyat Memantau

 Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK merupakan salah satu perangkat preventif yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar, sekaligus untuk peningkatan perdagangan produk kehutanan yang legal dan lestari. Sistem yang dibangun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia tersebut telah diimplementasikan selama lebih dari satu dasawarsa. Dalam kerangka Perjanjian FLEGT VPA

Rakyat Memantau Read More »

Punya Informasi Pelanggaran Kehutanan?

Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.

Scroll to Top