Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK merupakan salah satu perangkat preventif yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar, sekaligus untuk peningkatan perdagangan produk kehutanan yang legal dan lestari. Sistem yang dibangun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia tersebut telah diimplementasikan selama lebih dari satu dasawarsa. Dalam kerangka Perjanjian FLEGT VPA
2 Desember 2021 – Forest Watch Indonesia (FWI) berkolaborasi dengan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), menyelenggarakan acara Focus Group Discussion (FGD) serial pertama yang bertempat di Aula Agatis Hotel Odua Weston Jambi. Tema yang diangkat dalam diskusi yaitu “Membangun Sinergi antara Dinas Kehutanan (Pemerintah Daerah) dan Pemantau Independen (PI) dalam Impelementasi SVLK di Provinsi Jambi”.
Medan, 18 November 2021. Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu system politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap Sumberdaya Alam, khususnya hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan korporasi. Di Sumatera Utara terdapat perusahaan PT.TPL yang telah melakukan praktik deforestasi selama puluhan tahun, yang melahirkan berbagai macam
Pers Release Ekspos kejahatan Lingkungan dan HAM PT.TPL Read More »
Pandemik Covid-19 yang melanda dunia sangat berdampak pada setiap aktivitas manusia, termasuk juga aktivitas pemantauan hutan. Kerja-kerja pemantauanpun menjadi terhambat, dikarenakan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Aktivitas-aktivitas pertemuan yang biasanya rutin diselenggarakan secara tatap muka, saat ini lebih banyak dilakukan secara virtual. Termasuk juga pada Pertemuan Nasional (Pernas) yang dilaksanakan oleh Jaringan
Newsletter JPIK Edisi 16 “The Monitor” Read More »
Global Forest Watch (GFW) merupakan platform pemantauan hutan global yang dikembangkan WRI bersama lebih dari 100 mitra. Salah satu data terbaru GFW yaitu peringatan mingguan kehilangan tutupan pohon atau disebut peringatan GLAD yang dikembangkan bersama University of Maryland mampu mendeteksi indikasi kehilangan tutupan pohon secara cepat. Platform ini memiliki kemampuan untuk melihat titik kehilangan tutupan
Bogor, 4 Maret 2021. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK) menyatakan deforestasi di Indonesia turun hingga 75,03 % pada periode 2019-2020. Pernyataan tersebut dirilis pada 03 Maret 2021, dimana pada 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha dan di tahun 2019-2020 menurun sampai 115,46 ribu ha. Jaringan Pemantau
Menyikapi Pernyataan Ditjen PKTL KLHK Atas Penurunan Deforestasi Read More »
Konflik Tenurial Eksploitasi sumber daya alam Kecamatan Busang bermula sejak tahun 1999, dengan munculnya perusahaan HPH PT. Bhakti Bumi Perdana. Pada tahun 2006, Bupati Kutai Timur menerbitkan izin bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Subur Abadi Wana Agung (PT. SAWA) dengan luas 14.350 ha. Awal mula kedatangan perusahaan ini tidak terlalu disoroti masyarakat Kecamatan Busang,.
Pada tanggal 20 Januari 2021, Jaringan Pemantau Independen kehutanan (JPIK) telah melaksanakan Pertemuan Nasional (Pernas) dan memilih serta menetapkan Dinamisator Nasional JPIK yang baru. Dinamisator JPIK yang semula (periode 2017-2020) adalah Muhamad Kosar, Muhammad Ichwan, dan Umi Syamsiatun untuk periode selanjutnya Dinamisator Nasional JPIK (periode 2021-2024) adalah Muhammad Ichwan. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
Terpilihnya Dinamisator Nasional JPIK Periode 2021-2024 Read More »
Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.30/ MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016. Sejak ditetapkannya peraturan mengenai SVLK, Pemantau Independen selalu berupaya untuk terlibat dalam setiap proses pembahasan revisi, dari mulai Permenhut P.38/2009 sampai dengan saat ini menjadi PermenLHK No P.30/2016. Pada
Perubahan Regulasi PermenLHK No. 30 Tahun 2016 Read More »
Laporkan temuan Anda untuk diverifikasi dan didorong menjadi bagian dari proses penegakan hukum dan advokasi kebijakan.
